PALEMBANG, NUSALY — Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Sumatera Selatan menjadikan momentum akhir tahun 2025 untuk mempertegas posisi organisasinya di tengah dinamika sosiopolitik yang kian transaksional.
Dalam Refleksi Akhir Tahun yang digelar di Palembang, Sabtu (27/12/2025), PGK menekankan pentingnya penguatan struktur hingga tingkat akar rumput sebagai instrumen pengawal kebijakan publik.
Ketua DPW PGK Sumsel, Firdaus Hasbullah, SH, MH, menegaskan bahwa konsolidasi organisasi saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kecenderungan melemahnya keberanian moral dalam pengambilan keputusan publik yang dapat mengakibatkan arah pembangunan daerah terjebak pada kepentingan politik jangka pendek.
Geopolitik Gerakan dan Konsolidasi Struktur
Sepanjang tahun 2025, PGK Sumatera Selatan telah melakukan akselerasi perluasan sayap organisasi melalui pengukuhan DPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Lahat, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Banyuasin.
Firdaus memastikan konsolidasi ini akan berlanjut dengan pengukuhan kepengurusan di Kabupaten Musi Banyuasin pada 7 Januari dan Kabupaten Ogan Ilir pada 10 Januari 2026.
Pola ekspansi struktur ini bertujuan menciptakan disiplin organisasi dan kesamaan arah gerakan guna memastikan peran PGK sebagai kekuatan pengimbang (checks and balances).
Dengan jangkauan struktur yang luas, organisasi ini memproyeksikan diri sebagai wadah edukasi kebangsaan yang mampu mentransformasikan nilai konstitusi menjadi langkah konkret di lapangan.
Antara Pragmatisme dan Keberanian Moral
Firdaus secara kritis menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari meningkatnya polarisasi politik hingga ketimpangan sosial dan ekonomi yang berpotensi memicu konflik horizontal. Menurutnya, PGK hadir untuk melawan kecenderungan pragmatisme politik yang menurunkan etika kebangsaan.
“PGK hadir untuk mengingatkan bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh kekuasaan, tetapi oleh nilai dan keberanian moral,” ujar Firdaus. Ia menekankan bahwa pembangunan sebuah daerah tidak boleh hanya bersandar pada kalkulasi kekuasaan semata, melainkan harus berpijak pada integritas yang kuat.
Sebagai mitra strategis pemerintah, PGK berkomitmen untuk memberikan kritik konstruktif terhadap setiap kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Fokus Gerakan Tahun 2026
Memasuki tahun 2026, gerakan PGK diproyeksikan akan lebih agresif dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Firdaus menegaskan bahwa organisasinya akan mengambil peran lebih aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan di Sumatera Selatan agar tetap berada pada koridor kepentingan rakyat.
“PGK tidak akan menjadi penonton. Tahun depan kami akan lebih aktif, lebih vokal, dan lebih terukur dalam menjalankan gerakan kebangsaan. Kepentingan bangsa dan keutuhan NKRI harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun politik sesaat,” tegas Firdaus.
Upaya ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas sosiopolitik Sumatera Selatan di tengah dinamika transisi kepemimpinan maupun isu-isu kebangsaan lainnya.
Resolusi PGK di tahun mendatang juga mencakup penguatan fungsi organisasi sebagai pusat literasi kebangsaan.
Dengan mengedepankan dialog lintas elemen, PGK berharap dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga marwah demokrasi dan menolak politik adu domba. Kepentingan publik ditegaskan tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya.
Tantangan utama bagi PGK adalah konsistensi dalam menjaga independensi di tengah tarikan kepentingan politik praktis yang diperkirakan akan semakin menguat pada tahun depan.
(dhi)
