Ketua Umum KONI Sumsel Absen di Porprov, DPRD Didesak Evaluasi Total Kinerja dan Kepemimpinan

MUSI BANYUASIN, NUSALY – Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-XV di Musi Banyuasin (Muba) pada Sabtu (18/10/25) diwarnai sorotan tajam dan kekecewaan kolektif akibat ketidakhadiran Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan (Sumsel), Yulian Gunhar SH MH. Absennya pucuk pimpinan di ajang multi-cabang olahraga terbesar ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen dan efektivitas kepemimpinannya.

Ketidakhadiran seorang pemimpin tertinggi organisasi olahraga di momen penting ini memiliki implikasi ganda. Pertama, secara simbolis, hal ini dianggap sebagai indikator kurangnya perhatian pimpinan terhadap agenda olahraga daerah.

Kedua, Porprov adalah barometer utama pembinaan atlet daerah dan momentum vitalitas moral bagi seluruh ekosistem olahraga di provinsi tersebut, yang seharusnya menjadi prioritas utama KONI Sumsel untuk menunjukkan dukungan nyata terhadap pengembangan atlet dan peningkatan prestasi di seluruh pelosok Sumatera Selatan.

Momen ini adalah vitalitas moral bagi seluruh ekosistem olahraga di provinsi tersebut.

Kekuatan Moral Tergerus: Reaksi Kolektif Insan Olahraga

Absennya Ketua Umum KONI Sumsel memicu kritik tajam yang menyebar dari level pengamat, pimpinan KONI daerah, hingga atlet di lapangan, menegaskan adanya kekecewaan luas terhadap prioritas kepemimpinan KONI saat ini.

Pengamat olahraga, Husni Yusuf, secara langsung menilai ketidakhadiran Yulian Gunhar mengirimkan pesan yang sangat merugikan moral.

“Seolah-olah KONI tidak sepenuhnya hadir dalam mendukung agenda olahraga daerah,” ujar Husni.

Senada dengan kritikan ini, salah satu Ketua KONI Kabupaten/Kota yang enggan disebutkan namanya menyatakan sangat menyayangkan hal tersebut.

Ia menekankan bahwa Porprov adalah “pesta olahraga seluruh kabupaten/kota di Sumsel,” dan kehadiran Ketua Umum akan menjadi penyemangat tersendiri bagi delegasi.

Bahkan, perwakilan atlet secara terbuka menyampaikan harapan agar KONI Sumsel dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan di daerah, sebab kehadiran pimpinan tinggi di Porprov akan menjadi motivasi tambahan.

Kritik ini menunjukkan adanya ketidakpuasan struktural yang sudah lama terpendam di antara stakeholder tingkat bawah.

Analisis Kegagalan Prioritas dan Tuntutan Intervensi Politik DPRD

Sorotan tajam ini memuncak pada tuntutan agar DPRD Sumsel segera melakukan evaluasi kinerja KONI Sumsel terkait pembinaan olahraga prestasi di daerah. Suara masyarakat menilai, ketidakhadiran Ketua Umum di Porprov menjadi salah satu indikator kunci yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi tersebut.

Tekanan publik ini menempatkan DPRD Sumsel pada posisi yang wajib merespons demi akuntabilitas publik.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa absennya Yulian Gunhar menimbulkan keraguan fundamental mengenai prioritas dan fokus kepemimpinannya. Sebagai Ketua Umum KONI Sumsel, Yulian Gunhar memiliki tanggung jawab manajerial yang melampaui sekadar kehadiran seremonial.

Tugas vitalnya meliputi perencanaan strategis jangka panjang untuk multievent nasional, penggalangan dana serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Selain itu, ia bertanggung jawab memastikan pembinaan atlet dan kualitas pelatih berjalan berkesinambungan dan merata di seluruh kabupaten/kota.

Kegagalan kehadiran ini diperparah oleh adanya isu kurangnya komunikasi dan koordinasi antara KONI Sumsel dengan KONI kabupaten/kota, yang secara struktural dapat menghambat pengembangan olahraga di tingkat akar rumput.

Berbagai pihak mendesak Yulian Gunhar untuk segera melakukan evaluasi internal dan meningkatkan kinerjanya. Tuntutan ini mencakup langkah konkret seperti meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi, menyusun program pembinaan atlet yang lebih terstruktur, serta memperjuangkan peningkatan fasilitas olahraga di seluruh Sumatera Selatan.

Jika Yulian Gunhar tidak mampu menunjukkan perubahan signifikan dalam meningkatkan komitmen manajerial dan komunikasi, DPRD Sumsel didesak untuk mengeskalasi tuntutan ini menjadi audit kinerja kelembagaan KONI secara menyeluruh.

Tekanan publik dan politik ini memiliki implikasi serius, berpotensi memicu penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran dan, pada akhirnya, desakan untuk mengganti kepemimpinan dengan figur yang lebih kompeten dan berkomitmen terhadap kemajuan olahraga Sumatera Selatan.

Isu ini kini bukan lagi sekadar absen, melainkan cerminan krisis moral dan kepemimpinan dalam organisasi olahraga daerah yang menuntut akuntabilitas tertinggi dari pimpinan. (brn)