Women Forest Defender: Gugatan Perempuan Akar Rumput terhadap Transisi Hijau yang Adil

PALEMBANG, NUSALY – Di Indonesia, perdebatan tentang Transisi Hijau seringkali terjebak pada infrastruktur besar: dari mana energi datang, atau berapa banyak nikel yang dibutuhkan. Namun, di Palembang, fokus perdebatan dialihkan pada hal yang paling mendasar: keadilan sosial. Di tengah tantangan deforestasi dan perubahan iklim yang masif, suara perempuan dari akar rumput menjadi semakin nyaring. Kegiatan Women Forest Defender (WFD) yang diadakan selama dua hari (16–17 Oktober 2025) di Grand Daira Hotel Palembang, menjadi arena bagi ratusan peserta untuk menyuarakan tuntutan tersebut.

WFD bukan sekadar agenda seminar. Di bawah naungan Forum Perempuan Penjaga dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI) Sumatera Selatan, bersama Pilar Nusantara (PINUS) Sumsel dan The Asia Foundation (TAF), pertemuan ini menjelma titik kumpul deklarasi politik akar rumput. WFD menyatakan dengan tegas bahwa keadilan iklim harus berakar dari keadilan tata kelola hutan, dan perempuan—pihak yang paling menderita akibat kerusakan ekosistem—kini ingin menjadi pemegang kendali utama, bukan lagi objek.

Di bawah payung tema Perempuan dan Generasi Muda Penjaga Hutan: Dari Komitmen ke Aksi untuk Perhutanan Sosial yang Inklusif di Sumatera Selatan, forum ini menjadi peleburan kepentingan. Ratusan perempuan penjaga hutan dari delapan kabupaten—mulai dari Muara Enim, Lahat, Banyuasin, Musi Rawas, hingga Pagaralam—duduk di satu meja bersama pembuat kebijakan, lembaga donor, dan pelaku usaha kopi serta Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Direktur PINUS Sumsel, Yunita Sari, menegaskan bahwa perhutanan sosial tidak boleh hanya berhenti pada kemudahan akses regulasi. Itu adalah setengah pekerjaan.

“Perhutanan sosial adalah soal keadilan dan keberlanjutan. Keterlibatan perempuan dan generasi muda adalah kunci. Hutan tidak hanya diurus di atas kertas, tetapi harus hidup, berdampak nyata bagi kesejahteraan keluarga, dan menjamin kelestarian hutan,” ujar Yunita, menyoroti bahwa kerentanan perempuan desa harus diubah menjadi kekuatan kepemimpinan.

Tiga Pilar Keadilan di Tingkat Tapak

Melalui WFD, kelompok perempuan penjaga hutan menuntut setidaknya tiga pilar keadilan dalam pengelolaan perhutanan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip yang didorong dalam kerangka transisi global.

Pertama, Keadilan Prosedural. FP3HI fokus menguatkan kapasitas para ibu tani pada pemantauan hutan partisipatif dan advokasi kebijakan. Ini berarti, kebijakan kehutanan tidak lagi diputuskan sepihak di ruang-ruang tertutup. Keputusan harus melalui dialog setara di mana suara perempuan didengar dan benar-benar dipertimbangkan.

Kedua, Keadilan Distributif. Fokus pada kewirausahaan hijau memastikan manfaat ekonomi dari hutan didistribusikan secara merata, tidak hanya jatuh ke tangan segelintir korporasi. Kesejahteraan harus dirasakan hingga ke tingkat keluarga yang paling rentan.

Dukungan serupa datang dari Pardede, perwakilan The Asia Foundation. Ia menyoroti bahwa kepemimpinan perempuan di komunitas adalah modal utama Indonesia untuk menghadapi krisis iklim.

“Solidaritas dan kepemimpinan perempuan di akar rumput adalah contoh nyata aksi iklim. Mereka bukan hanya bagian dari cerita dampak perubahan iklim, tapi adalah bagian inti dari solusi melalui pengelolaan hutan sosial,” katanya.

Dari Komitmen Menuju Nilai Tambah Hijau

WFD menunjukkan bahwa penguatan perempuan penjaga hutan harus terintegrasi dengan penguatan ekonomi hijau. Ini dibuktikan dari sesi pitching bisnis, di mana lima Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang didominasi perempuan memamerkan bagaimana mereka menciptakan nilai tambah dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Model ekonomi ini menolak ekstraksi kayu demi bisnis yang lestari.

Inovasi yang dipamerkan mencerminkan pergeseran model ekonomi hijau di desa hutan: dari kopi petik merah premium yang menjamin kualitas, hingga produk turunan seperti parfum kopi, lilin aromaterapi, masker kopi, serta kerajinan bambu. Inovasi ini menciptakan sirkulasi nilai tambah yang sepenuhnya dikendalikan oleh perempuan.

Kisah Pitriwati dari KUPS Beringin Jaya Desa Tenam Bungkuk menjadi contoh konkret transisi peran. “Dulu kami hanya membantu suami di kebun. Sekarang kami punya usaha sendiri dari hasil hutan—mengolah kopi dan lilin aromaterapi—dan menjualnya lebih luas,” ujar Pitriwati, sebuah pengakuan yang menegaskan bahwa transisi ekonomi ke sektor hijau sedang dipimpin langsung oleh mereka.

Solidaritas ini juga menjangkau generasi muda. Tessa Pranisti, pemudi Desa Kota Padang, menyatakan komitmennya. “Anak muda tidak boleh diam. Kami ikut memantau hutan, menjaga sumber air, dan membuktikan bahwa generasi muda bisa jadi garda depan pelestarian,” katanya, memberikan jaminan bahwa kesadaran lingkungan telah diturunkan.

Ani Tasriah dari FP3HI Sumsel merangkum esensi dari pertemuan tersebut: “Forum ini bukan hanya ruang berbagi, tetapi tempat konsolidasi agar suara perempuan penjaga hutan terdengar dalam kebijakan perhutanan sosial. Dari hutan kami belajar, dari kebersamaan kami menguat,” sebuah seruan untuk advokasi kebijakan.

Fondasi bagi Kebijakan Inklusif

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, melalui perwakilannya Zulkarnain, mengakui peran strategis ini. Ia menyebut sinergi lintas pihak menjadi fondasi pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan. “FP3HI berperan strategis memperkuat posisi perempuan dan generasi muda dalam arus kebijakan perhutanan sosial,” ujarnya.

Selama dua hari, sesi pelatihan intensif diberikan, mencakup kelembagaan usaha perhutanan sosial, monitoring hutan partisipatif, serta advokasi kebijakan dan anggaran. Bekal itulah yang kini dibawa pulang para perempuan penjaga hutan ke komunitas mereka.

Di penghujung acara, selain pemilihan struktur baru, FP3HI Sumatera Selatan juga merampungkan rencana kerja 2025–2027. Rencana kerja ini akan difokuskan penuh pada penguatan usaha perempuan, perlindungan hutan, dan advokasi kebijakan. Ini bukan sekadar to-do list. Ini adalah cetak biru untuk memastikan hutan tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan instrumen esensial untuk memulihkan hak-hak kaum perempuan dan menopang keberlanjutan ekosistem demi masa depan Sumatera Selatan. (desta)