Di Balik “Gimmick” Batalnya Meja Biliar, Rp 8,6 Miliar Fasilitas Elit DPRD Sumsel Melaju Mulus

Pembatalan dua meja biliar untuk pimpinan DPRD Sumatera Selatan disinyalir hanya langkah reaktif untuk meredam kemarahan publik. Faktanya, belasan paket fasilitas mewah lainnya dengan nilai fantastis tetap diproses, mencerminkan adanya defisit empati dan kegagalan akut dalam skala prioritas anggaran daerah.

PALEMBANG, NUSALY – Gelombang kritik publik yang menghantam rencana pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan rupanya hanya berhasil memangkas “kulit luar” dari sebuah proyek kemewahan yang jauh lebih besar. Meski item meja biliar senilai ratusan juta rupiah telah raib dari sistem, sebanyak 11 paket fasilitas elit lainnya dengan total nilai Rp 8,687 miliar justru tetap melenggang tanpa evaluasi berarti dalam dokumen perencanaan anggaran.

Penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, Sabtu (15/3/2026), mengonfirmasi bahwa penghapusan meja biliar tidak diikuti dengan pemangkasan paket dekoratif lainnya. Angka miliaran rupiah masih dialokasikan untuk barang-barang yang tidak memiliki kaitan langsung dengan fungsi legislasi, mulai dari lampu gantung hias hingga perabotan (meubelair) mewah yang tersebar di rumah dinas Ketua dan tiga Wakil Ketua DPRD Sumsel.

Situasi ini memicu kecurigaan bahwa pembatalan meja biliar hanyalah strategi “pendinginan” isu agar paket-paket lain yang nilainya jauh lebih besar tetap bisa lolos dari radar pengawasan masyarakat. Transparansi anggaran yang seharusnya menjadi ruh demokrasi, dalam kasus ini, justru tampak diperlakukan sebagai formalitas administratif untuk melegalkan gaya hidup elitis para pemangku kebijakan.

Dinding Penutup

Upaya untuk menggali alasan di balik bertahannya paket-paket mewah tersebut menemui jalan buntu di Gedung DPRD Sumsel. Suasana di bagian kesekretariatan tampak lebih tertutup dari biasanya. Seorang sumber internal di lingkungan Sekretariat DPRD Sumsel membisikkan bahwa pimpinan dewan telah memberikan “instruksi satu pintu” untuk tidak memberikan keterangan apapun kepada media terkait detail pengadaan tersebut.

“Ada perintah untuk bungkam. Pimpinan sangat terganggu dengan ramainya pemberitaan meja biliar kemarin karena dianggap merusak citra lembaga. Kami dilarang memberikan penjelasan teknis apapun dan diminta mengarahkan semua pertanyaan langsung ke pimpinan,” ungkap sumber anonim tersebut saat ditemui di koridor kantor.

Meski demikian, sumber tersebut tidak menafikan bahwa seluruh paket yang tercantum dalam SIRUP merupakan hasil dari proses perencanaan internal yang panjang. Sikap tertutup ini justru memperkuat kesan bahwa ada upaya untuk memproteksi kepentingan kenyamanan internal pimpinan di tengah desakan publik agar anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan rakyat yang lebih mendesak.

Kekerasan Struktural

Pengamat dari Institute for Public Trust (IPT), Abdul Kadir, menilai sikap bungkam dan bertahannya paket miliaran rupiah tersebut sebagai bentuk nyata dari arogansi kekuasaan. Menurutnya, pembatalan meja biliar hanyalah “umpan” agar publik tidak lagi menyoroti sisa anggaran Rp 8,6 miliar yang peruntukannya sangat tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat saat ini.

“Ini bukan sekadar salah urus anggaran, ini adalah bentuk kekerasan struktural. Bagaimana mungkin anggaran miliaran rupiah untuk hordeng, lampu hias, dan perabotan mewah tetap diproses di tengah kondisi Sumsel yang masih berjibaku dengan masalah kemiskinan dan stunting? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat rakyat,” tegas Abdul Kadir dengan nada bicara yang meledak-ledak.

Kadir menambahkan, nalar anggaran yang digunakan oleh DPRD Sumsel telah kehilangan kompas moralnya. Menurutnya, pimpinan dewan seharusnya merasa malu untuk menuntut fasilitas yang melampaui standar kelayakan jabatan, apalagi jika fasilitas tersebut hanya bersifat dekoratif dan hedonistik.

Jika pimpinan DPRD Sumsel masih punya sisa urat malu, mereka seharusnya membatalkan seluruh proyek kemewahan itu hari ini juga. Membeli meubelair miliaran rupiah di atas penderitaan rakyat yang sulit membeli bahan pokok adalah dosa politik yang tidak termaafkan.

Audit Moral

IPT menuntut adanya audit moral dan evaluasi total terhadap cara berpikir para pimpinan DPRD Sumsel. Abdul Kadir menegaskan bahwa tuntutan publik bukan hanya soal prosedur hukum pengadaan barang, melainkan soal kepantasan etis seorang wakil rakyat. Ia mendesak agar seluruh paket senilai Rp 8,6 miliar tersebut segera diaudit ulang dan dialihkan untuk perbaikan infrastruktur atau layanan kesehatan publik yang lebih nyata manfaatnya.

“Kita tidak butuh pimpinan dewan yang mahir bermain biliar atau duduk di kursi mewah miliaran rupiah. Kita butuh pimpinan yang mampu merasakan denyut nadi kesulitan rakyatnya. Jika mereka tetap memproses pengadaan ini, maka jangan salahkan jika publik memberikan stempel bahwa lembaga ini telah berubah menjadi sarang kaum hedonis yang buta terhadap realitas sosial,” lanjut Kadir.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dan Sekretaris DPRD Sumsel Aprizal tidak memberikan respons terhadap upaya klarifikasi yang diajukan. Keheningan di pucuk pimpinan ini seolah mengonfirmasi bahwa desakan publik belum cukup kuat untuk meruntuhkan tembok kenyamanan yang tengah dibangun menggunakan uang rakyat. (dhi)