Dihadiri empat menteri Kabinet Merah Putih, Musda XI DPD Partai Golkar Sumatera Selatan bergeser dari arena perebutan kursi menjadi panggung konsolidasi politik menuju Pemilu 2029 dan penegasan posisi tawar daerah penghasil.
PALEMBANG, NUSALY — Hampir tidak ada lagi ruang kompetisi ketika Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sumatera Selatan resmi dibuka di Palembang, Minggu (2/8/2026). Dukungan seluruh DPD kabupaten/kota kepada Andie Dinialdi membuat forum lima tahunan ini bergeser dari arena pemilihan menjadi panggung konsolidasi politik menjelang Pemilu 2029, yang dimanfaatkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk mengonsolidasikan struktur partai sekaligus menyuarakan keadilan pengelolaan sumber daya alam bagi daerah penghasil.
Perhelatan di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang tersebut dihadiri jajaran pimpinan pusat dan daerah. Pembukaan Musda dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang. Dari jajaran DPP, hadir Wakil Ketua Umum (Kepartaian) Kahar Muzakir, Wakil Ketua Umum (Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera) Ahmad Doli Kurnia Tandjung, serta Wakil Ketua Umum yang juga Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Hadir pula Ketua Bidang Organisasi Yahya Zaini, Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Zulfikar Arse Sadikin, serta pengurus DPP Puteri Komarudin, Airin Rachmi Diany, Yudha Nofanza Utama, Dewi Yustisiana, dan Doni Akbar. Bersama pimpinan partai daerah, jajaran legislatif, dan perwakilan organisasi sayap, ratusan kader dari 17 kabupaten/kota memenuhi ruang forum tertinggi tingkat provinsi tersebut.
Musda XI Golkar Sumsel juga memperlihatkan besarnya perhatian DPP terhadap konsolidasi di Sumatera Selatan. Selain dipimpin langsung Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), forum ini turut dihadiri tiga menteri Kabinet Merah Putih lainnya, yakni Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin.
Dengan demikian, sedikitnya empat menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam Musda tingkat provinsi ini, menjadikannya memiliki bobot politik yang melampaui agenda reorganisasi daerah.
Dok. Adi/Nusaly.com
Peta Dukungan
Sinyal kepemimpinan tunggal terkonfirmasi saat penutupan pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Sumsel pada Sabtu (1/8/2026) malam. Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel yang juga Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdi, mengembalikan formulir pendaftaran dengan membawa dukungan tertulis dari seluruh 17 DPD kabupaten/kota.
Hingga penutupan pendaftaran, tidak ada kandidat lain yang menyerahkan berkas dukungan sesuai ketentuan organisasi. Kondisi itu memperkuat posisi Andie sebagai calon tunggal dalam Musda XI.
Ketua Steering Committee (SC) Musda XI, Hj RA Anita Noeringhati, menjelaskan bahwa berkas pendaftaran Andie telah memenuhi seluruh syarat administratif dan verifikasi organisasi, termasuk syarat PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela) serta masa keanggotaan minimal lima tahun.
“Setelah dilakukan pemeriksaan dan check list, terutama dukungan pemilik suara dari kabupaten dan kota, lengkap 17 kabupaten dan kota mendukung pencalonan Bapak Andie Dinialdi. Seluruh formulir yang harus ditandatangani telah lengkap sehingga persyaratan ini kami terima dan diserahkan kepada tim verifikator,” kata Anita.
Ambang Pencalonan
Mengacu pada tata tertib Musda XI, total pemilik hak suara sah berjumlah 23 suara. Rinciannya terdiri dari 17 suara DPD kabupaten/kota, satu suara DPD provinsi, satu suara DPP, satu suara Dewan Pertimbangan DPD Sumsel, satu suara AMPG, satu suara KPPG, serta satu suara kolektif dari organisasi pendiri dan yang didirikan (Hasta Karya).
Aturan internal partai menetapkan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai calon ketua, seorang kandidat harus mengantongi dukungan minimal 30 persen dari total hak suara sah, atau sedikitnya 7 suara.
Dengan menggenggam dukungan tertulis dari 17 DPD kabupaten/kota, Andie secara matematis telah menguasai 74 persen dari keseluruhan total hak suara. Penguasaan mayoritas mutlak di tingkat DPD II ini secara praktis menutup ruang bagi kemunculan kandidat pesaing, sebab sisa suara di luar DPD II tidak lagi mencukupi untuk memenuhi syarat ambang batas 30 persen.
Panitia tetap menjalankan prosedur administrasi secara terbuka sesuai jadwal hingga pukul 23.59 WIB. “Penyerahan berkas kami tutup sesuai jadwal. Jika ada yang mendaftar, kami tetap menerima. Mengenai pemenuhan syarat dukungan, itu menjadi kalkulasi dan tanggung jawab masing-masing bakal calon,” ujar Anita.
Menanggapi skenario calon tunggal tersebut, Andie Dinialdi menilai soliditas dukungan merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas partai.
“Saya telah mengembalikan formulir pendaftaran dan siap mengikuti seluruh proses yang menjadi ketentuan organisasi. Semua ini saya jalani dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Ini bukan semata-mata untuk mengejar jabatan, tetapi merupakan komitmen untuk kebesaran dan pengabdian kepada Partai Golkar,” tutur Andie.
Mesin Politik
Di balik penguncian dukungan daerah, Ketua Umum Partai Golkar itu menggeser fokus perhatian peserta Musda pada penataan strategi organisasi menuju Pemilu 2029.
Dalam pidato pembukaannya, Bahlil menegaskan bahwa Musda XI memiliki tiga agenda utama: mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode lalu, merumuskan rekomendasi arah kebijakan lima tahun ke depan, serta menetapkan kepemimpinan baru. Namun, ia mengingatkan agar perhelatan ini tidak berhenti pada urusan elite semata.
Ia mengulas kembali sejarah pembentukan Golkar pada era 1960-an yang lahir dari konsolidasi kelompok kekaryaan. Partai ini dibentuk dari berdirinya wadah-wadah organisasi yang menaungi pelbagai elemen profesi, mulai dari petani, nelayan, guru, pegawai negeri, hingga pelaku usaha, dengan misi mempertahankan ideologi Pancasila.
Silsilah kekaryaan tersebut, menurut Bahlil, menuntut para kader di era sekarang untuk menempatkan kerja-kerja politik di tingkat akar rumput sebagai keharusan.
“Musda ini adalah tempat kita merumuskan masa depan partai. Kalau kita ingin Partai Golkar semakin besar dan menambah kursi, maka kita harus turun langsung mendengar keinginan rakyat. Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan menjadi keputusan politik. Kalau itu tidak dilakukan, bukan tidak mungkin kita akan ditinggalkan rakyat,” tegas Bahlil.
Target Elektoral
Pesan konsolidasi Bahlil berujung pada target-target politik yang terukur. Dalam posisi Golkar sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, ia menegaskan komitmen partai untuk mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di tingkat daerah, Bahlil menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Sumatera Selatan maupun DPRD kabupaten/kota untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Secara spesifik, Bahlil memasang target peningkatan perolehan kursi legislatif di Sumatera Selatan pada Pemilu mendatang. Target tersebut mencakup penambahan fraksi di DPRD provinsi—yang saat ini bertahan di kisaran 11–12 kursi—sekaligus peningkatkan jumlah kursi di seluruh DPRD kabupaten dan kota se-Sumsel.
“Seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota harus menjadi bagian dari solusi dan mendukung pembangunan daerah. Kita harus konsisten mengawal dan mendukung seluruh program pemerintah demi kemajuan bangsa dan negara,” katanya.
Pesan untuk Daerah Penghasil
Dimensi pidato Bahlil memiliki bobot kebijakan tersendiri ketika ia berbicara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di hadapan publik Sumatera Selatan, ia menyuarakan perlunya reorientasi pengelolaan sumber daya alam yang memberi porsi manfaat lebih adil bagi daerah penghasil.
Bahlil menegaskan bahwa distribusi manfaat hasil bumi bagi daerah merupakan amanat langsung dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa kekayaan alam yang dikuasai negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Sebagai anak daerah, saya ingin masyarakat di daerah penghasil juga merasakan manfaat dari sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Prinsipnya adalah menghadirkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujar Bahlil.
Pernyataan itu memiliki konteks tersendiri bagi Sumatera Selatan. Provinsi ini merupakan salah satu lumbung energi nasional dengan cadangan batu bara, minyak bumi, gas alam, dan perkebunan kelapa sawit yang besar. Karena itu, isu mengenai pembagian manfaat sumber daya alam selama ini menjadi bagian dari dinamika hubungan pemerintah pusat dan daerah penghasil.
Modal Sosial
Di tengah kalkulasi angka dan target politik, forum Musda XI juga mencatat dimensi sosial organisasi. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, Wihaji, menyampaikan laporan perpisahannya setelah lebih dari satu tahun memimpin transisi organisasi di Sumatera Selatan.
Dalam pidatonya, Wihaji mengenang perjalanan tugas organisasinya yang diawali sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah hingga dipercaya menjalankan amanah sebagai Plt Ketua di Sumsel.
Di sela-sela paparan LPJ, Wihaji memilih memberi penekanan pada program sosial partai dengan memperkenalkan seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya penerima beasiswa penuh dari Partai Golkar. Mahasiswi yang berasal dari keluarga sederhana tersebut berhasil mencatatkan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,91.
“Terima kasih kepada seluruh kader yang selama lebih dari satu tahun bersama-sama menjaga organisasi tetap berjalan dengan baik. Ini bukti bahwa Partai Golkar tidak hanya berbicara politik kekuasaan, tetapi juga hadir membantu masyarakat melalui bidang pendidikan. Alhamdulillah, adik kita ini memiliki IPK 3,91,” tutur Wihaji.
Usaha merawat modal sosial ini mendapat sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Menurut Herman Deru, kehadiran jajaran pimpinan pusat dan menteri kabinet di Palembang menjadi dorongan positif bagi sinergi pembangunan di daerah.
“Kehadiran Bapak Menteri sekaligus Ketua Umum Partai Golkar menunjukkan adanya perhatian yang besar terhadap Sumatera Selatan. Ini menjadi semangat bagi kita untuk terus membangun daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Herman Deru.
Arah Pasca-Musda
Rangkaian Musda XI DPD Partai Golkar Sumsel yang berlangsung pada 1–2 Agustus 2026 di bawah pengawalan Ketua Panitia Rudi Apriadi ditargetkan menghasilkan keputusan-keputusan strategis organisasi lima tahunan.
Dengan dukungan yang telah terkonsolidasi, Musda XI akan menetapkan kepemimpinan baru tanpa persaingan ketat di meja pemungutan suara. Namun, bagi Golkar Sumatera Selatan, ujian sesungguhnya justru dimulai setelah forum resmi ini ditutup.
Soliditas elite yang teruji melalui skenario calon tunggal hanya akan bermakna apabila kepengurusan baru mampu mengubahnya menjadi kerja politik yang nyata: memperkuat peran di parlemen, menjaga kedekatan dengan pemilih di tingkat akar rumput, serta mengawal kepentingan daerah penghasil sumber daya alam yang menjadi pesan utama dalam perhelatan kali ini. (dhi)
