Ketika lembaga perwakilan abai pada amanah publik, aksi turun ke jalan bukan lagi sekadar protes, melainkan jembatan penyambung lidah rakyat.
Oleh: Jacob Ereste
(Tulisan ini merupakan opini penulis. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis dan tidak selalu mencerminkan sikap redaksi NUSALY.)
Gerakan mahasiswa tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh ketika saluran demokrasi yang seharusnya bekerja tidak lagi mampu menjawab kegelisahan publik. Dalam rangkaian regenerasi nasional, pemenuhan hak-hak dasar—mulai dari jaminan gizi sejak dini hingga akses pendidikan berkelanjutan—merupakan modal utama bagi generasi muda untuk menentukan arah hidup yang terhormat.
Namun, realitas hari ini memaksa mahasiswa mengambil peran tambahan yang melelahkan. Tugas utama mereka untuk tekun belajar di ruang kuliah kini harus terbagi dengan tanggung jawab moral di jalanan. Dalam pandangan saya, gerakan mahasiswa hari ini merupakan langkah darurat ketika parlemen tidak lagi menjalankan fungsi representasinya secara utuh. Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih sibuk mengurus kepentingan politiknya sendiri dibanding menyuarakan derita publik, mahasiswa hadir sebagai penyambung lidah yang tersumbat.
Oleh karena itu, saya melihat segala bentuk upaya menunggangi, membungkam, mengintimidasi, atau membelokkan arah perjuangan mahasiswa dengan berbagai iming-iming materiil sebagai tindakan yang mencederai masa depan bangsa. Praktik-praktik tersebut hanya akan melahirkan generasi pewaris negeri yang mandul, tidak produktif, dan kehilangan tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan negara.
Memotong Idealisme Menjelang Seabad Kemerdekaan
Narasi menuju era Indonesia Emas 2045 terus dipompakan menjelang seabad usia kemerdekaan Republik ini. Namun, memotong idealisme mahasiswa dengan cara memberikan suapan atau memanipulasi gerakan mereka di tengah bungkamnya parlemen—yang terpaksa terjadi karena realitas lembaga perwakilan yang cenderung mencari aman—adalah sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi.
Mahasiswa terpaksa membagi perhatian mereka pada tata kelola negara yang dinilai kian rapuh akibat pembiaran terhadap perilaku korup, penyalahgunaan wewenang, serta budaya aji mumpung demi melanggengkan kekuasaan. Ketika tata etika dan moral tidak lagi diindahkan, upaya membangun kecerdasan spiritual bangsa menjadi tantangan yang sangat berat.
Dalam konteks inilah, komitmen terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sering kali hanya berakhir sebagai slogan kosmetik. Dalam pandangan saya, BPIP belum menunjukkan peran yang memadai dalam membangun etika publik dan belum mampu menyentuh akar persoalan moral bangsa jika dibandingkan dengan ketimpangan sosial yang dialami kaum buruh akibat upah murah.
Etika Publik dan Tantangan Institusi Negara
Kritik terhadap efektivitas institusi pembina ideologi ini mengingatkan kita pada program penataran pada masa lalu. BPIP kini terkesan mengerdilkan tugas besarnya dengan lebih banyak berfokus pada agenda seremonial baris-berbaris Pasukan Paskibraka untuk memperingati hari kemerdekaan.
Meskipun agenda tahunan tersebut penting untuk menjaga kesakralan perayaan, tugas mendasar institusi ini seharusnya jauh lebih luas. Ada jutaan warga bangsa, terutama para pejabat publik, yang membutuhkan keteladanan etika, moral, dan akhlak di semua sektor pemerintahan.
Karena itu, membangun Indonesia tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Bangsa ini memerlukan generasi muda yang tetap berani menjaga nurani, serta penyelenggara negara yang mampu memberi teladan moral. Tanpa keduanya, cita-cita Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan yang kehilangan makna.
Penulis adalah Pengamat Ketenagakerjaan dan Sosial Budaya, Tinggal di Banten.
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
