DPRD Ogan Ilir Tagih Kelayakan Gizi hingga Transparansi CSR

Rapat paripurna DPRD Ogan Ilir menjadi panggung kritik tajam bagi para wakil rakyat. Mulai dari carut-marut program Makan Bergizi Gratis yang dinilai tak layak hingga pengelolaan dana CSR yang masih sumir, legislatif mendesak eksekutif melakukan evaluasi total demi kepentingan publik.

OGAN ILIR, NUSALY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir menabuh genderang pengawasan terhadap sejumlah program strategis yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Dalam rapat paripurna pembahasan Raperda inisiatif DPRD, Rabu (11/3/2026), sorotan tajam mengarah pada kualitas pelayanan publik dan kontribusi sektor swasta yang dinilai belum optimal.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ogan Ilir, Amir Hamzah, membuka kritik dengan menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan memicu kegaduhan di media sosial. Keluhan warga mengenai menu yang dianggap tidak layak bahkan sempat menyulut aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor Bupati.

Amir mendesak pemerintah daerah tidak main-main dengan urusan gizi anak sekolah. Ia meminta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar segera dievaluasi total. “Banyak keluhan masyarakat terkait menu MBG yang tidak layak. Kami meminta agar dapur SPPG yang memberikan pelayanan tidak sesuai standar segera dihentikan atau dicabut izinnya,” tegas Amir.

Menyoal Kewajiban Swasta

Persoalan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) juga menjadi noktah merah dalam paripurna kali ini. Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Basri M. Zahri, menilai pengelolaan dana dari perusahaan swasta di Ogan Ilir masih jauh dari kata tertata, apalagi transparan.

Basri menyentil kurangnya koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan forum CSR. Padahal, sesuai aturan, perusahaan wajib menyisihkan 1 hingga 4 persen keuntungan untuk pembangunan daerah yang tidak terjangkau APBD, seperti akses jalan dan perbaikan sekolah.

“Jangan sampai ada perusahaan yang tidak menyalurkan CSR. Kami meminta pengurus forum CSR lebih aktif dan transparan, karena dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Basri. Baginya, kewajiban swasta adalah instrumen penting untuk mengakselerasi pembangunan di Bumi Caram Seguguk.

Infrastruktur dan Jawaban Eksekutif

Selain gizi dan CSR, masalah infrastruktur dasar berupa lampu jalan yang redup dan mati di berbagai wilayah turut disuarakan oleh Fraksi PKS melalui Eko. Kondisi gelap di sejumlah titik dinilai bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga mengancam keselamatan warga saat berkendara malam hari.

Menanggapi rentetan kritik tersebut, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani mengakui adanya dinamika di lapangan, termasuk aksi demonstrasi mahasiswa GMNI terkait program MBG. Ia menjelaskan, Pemkab telah membentuk satgas khusus untuk mengawasi kualitas makanan, meskipun secara teknis program ini berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami menampung aspirasi mahasiswa dan akan mengoordinasikannya dengan pihak berwenang. Satgas sudah dibentuk untuk memastikan program berjalan sesuai harapan,” jelas Ardani.

Terkait CSR, Ardani berjanji akan merapikan sistem koordinasi agar kontribusi perusahaan lebih maksimal. Ia mengklaim beberapa agenda seperti pasar murah sudah menggunakan dana CSR, namun ke depan tata kelolanya akan diperketat sesuai regulasi yang berlaku agar manfaatnya lebih luas bagi pembangunan daerah. [*/ADI]