DPRD Sumsel Dorong WFH ASN Tiap Jumat Guna Pangkas 18 Persen Konsumsi BBM

Kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara diusulkan sebagai solusi konkret menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus meredam kepanikan publik di Sumatera Selatan.

PALEMBANG, NUSALY – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Sumatera Selatan bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan. Fenomena tersebut murni dipicu oleh kepanikan warga akibat isu kenaikan harga BBM bersubsidi per 1 April 2026 yang terbukti tidak benar. Pemerintah sudah mengetok palu bahwa harga tetap stabil guna menjaga daya beli masyarakat di tingkat bawah.

Anggota Komisi V DPRD Sumatera Selatan M Toha meminta warga berhenti melakukan panic buying. Ia menegaskan bahwa stok energi nasional dalam posisi aman. Warga jangan lagi menelan mentah-mentah kabar burung dari media sosial yang sengaja diembuskan pihak tertentu untuk mengganggu kondusivitas ekonomi daerah.

”Harga BBM bersubsidi tetap. Tidak ada kenaikan. Kalau stok kita cukup, tidak masuk akal kalau warga harus berebut di SPBU,” ujar Toha di Palembang, Rabu 1 April 2026.

Memotong rantai konsumsi

DPRD Sumatera Selatan kini melempar wacana berani untuk memotong jalur konsumsi energi. Pegawai negeri atau ASN diusulkan bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Kalkulasi teknis menunjukkan bahwa jika birokrasi Sumsel berhenti bergerak satu hari dalam sepekan, konsumsi bahan bakar di wilayah ini bisa rontok sampai 18 persen.

Potensi penghematan 18 persen tersebut adalah angka yang sangat besar bagi ketahanan energi daerah. Bayangkan ribuan kendaraan dinas dan pribadi milik pegawai pemerintah tidak turun ke jalan setiap Jumat. Kemacetan berkurang dan beban subsidi negara bisa ditekan secara signifikan. Toha menilai WFH Jumat adalah instrumen kendali paling masuk akal saat harga minyak dunia sedang tidak menentu seperti sekarang.

Politisi PKS ini menekankan bahwa efisiensi adalah kunci kedaulatan energi. Keputusan pusat mempertahankan harga harus dijawab daerah dengan cara menghemat pemakaian di tingkat hulu. Sektor publik harus memberikan contoh sebelum meminta masyarakat luas melakukan penghematan serupa. Jika birokrasi bisa membuktikan efektivitas WFH Jumat, sektor swasta kemungkinan besar akan mengikuti pola kerja fleksibel tersebut.

Filter informasi publik

Fungsi pengawasan terhadap distribusi di lapangan tetap menjadi prioritas utama DPRD Sumatera Selatan. Jangan sampai ada oknum yang menimbun BBM di tengah isu yang beredar. Ketenangan publik adalah modal utama agar ekonomi daerah tetap berjalan normal. Persoalan di SPBU harus diselesaikan dengan edukasi yang jujur dan solusi teknis seperti pengurangan penggunaan kendaraan dinas.

Sumatera Selatan harus menjadi pelopor konservasi energi nasional. Penekanan pada angka 18 persen adalah bukti bahwa perubahan cara kerja bisa berdampak langsung pada penghematan uang negara. Berhenti melakukan panic buying bukan hanya membantu sirkulasi distribusi tetapi juga menjaga harga-harga kebutuhan pokok lainnya agar tidak ikut melambung. Kedaulatan energi nasional dimulai dari kebijakan berani di tingkat provinsi seperti Sumatera Selatan.

Reformasi tata kelola energi lewat jalur birokrasi adalah pesan kuat bahwa daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat. Optimalisasi kerja digital bagi pegawai negeri merupakan langkah yang relevan dengan kebutuhan zaman. Sumsel yang dikenal sebagai lumbung energi harus membuktikan diri sebagai daerah yang paling bijak dalam mengelola sumber daya miliknya untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. (dhi)