Muba Sinkronkan Anggaran PKK dan OPD

Pemkab Muba mengintegrasikan program pemberdayaan keluarga ke anggaran perangkat daerah guna menekan angka stunting dan memperkuat ekonomi desa.

PALEMBANG, NUSALY – Fokus pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kini bergeser dari sekadar infrastruktur fisik menuju penguatan unit terkecil masyarakat. Keluarga. Bupati Muba H. Toha Tohet menegaskan komitmen tersebut saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (1/4/2026).

Langkah ini bukan sekadar mengikuti seremoni tahunan, melainkan sebuah reposisi strategis. Muba menyadari bahwa persoalan besar seperti tengkes (stunting) dan kemiskinan ekstrem tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan jalan atau jembatan, melainkan melalui intervensi langsung ke dapur-dapur warga melalui kader PKK.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan instruksi khusus kepada para bupati dan jajaran Bappeda agar tidak membiarkan PKK berjalan tanpa dukungan anggaran serta bantuan teknis. Menurut Gubernur, PKK adalah instrumen negara paling efektif untuk menyentuh ruang privat masyarakat melalui peran kaum ibu.

“Saya minta Bappeda cermat menyandingkan program PKK dengan satuan kerja teknis di OPD agar dampaknya nyata, terutama dalam menekan angka stunting dan penguatan ekonomi keluarga,” ujar Herman Deru.

Instruksi ini menjadi mandat bagi delegasi Muba untuk melakukan sinkronisasi data Dasawisma secara lebih presisi. Di balik layar, tim teknis yang dipimpin Kepala Bappeda H. Mursalin dan jajaran kepala dinas terkait mulai menyusun peta jalan agar anggaran pemberdayaan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan menyatu dalam program kerja perangkat daerah.

Kedaulatan Wastra

Ketua TP PKK Muba Hj. Patimah Toha menyatakan, sinergi dengan Disdagperind akan difokuskan pada perluasan pasar bagi perajin lokal di pelosok desa. Salah satu poin krusial dalam Rapat Koordinasi ini adalah pengembangan wastra atau kain tradisional Muba sebagai motor ekonomi kreatif.

“Kami siap mendukung penuh 10 Program Pokok PKK serta pengembangan kerajinan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Patimah. Ia menekankan bahwa pemberdayaan perempuan adalah mesin penggerak ekonomi yang vital menuju visi Indonesia Emas 2045.

Bagi Muba, melestarikan wastra bukan sekadar menjaga tradisi, melainkan menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan dukungan Disdagperind, kain-kain hasil tangan ibu-ibu di desa dipacu untuk masuk ke pasar nasional melalui standardisasi produk dan digitalisasi pemasaran yang didampingi oleh Dinkominfo.

Ketua TP PKK Sumsel Hj. Feby Herman Deru turut mengingatkan bahwa momentum HKG ke-54 merupakan ajang refleksi bagi seluruh kader. PKK harus menjadi motor perubahan dalam menyukseskan Asta Cita di tingkat akar rumput. Di Muba, hal ini direspons dengan melibatkan jajaran kepala OPD pendamping untuk memastikan setiap rumusan kebijakan tidak berhenti di atas kertas.

Keterlibatan dinas-dinas seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) hingga Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi kunci. Integrasi data dasawisma yang akurat memungkinkan pemerintah daerah melakukan intervensi yang tepat sasaran, baik itu bantuan pangan untuk keluarga berisiko stunting maupun bantuan modal bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Acara yang berlangsung selama dua hari ini juga dimeriahkan dengan pameran produk unggulan dan lokakarya kreatif. Kehadiran tim teknis dari Bumi Serasan Sekate menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal kemandirian ekonomi keluarga melalui jalur kemitraan strategis yang lebih terukur dan akuntabel secara anggaran.

Restorasi Kesejahteraan

Melalui konsolidasi ini, Muba diharapkan mampu melahirkan inovasi program yang partisipatif hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Fokus pada penguatan ketahanan domestik menjadi strategi andalan dalam mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan keluarga yang mandiri.

Transparansi dan koordinasi lintas sektoral yang dibangun dalam forum ini diharapkan menjadi awal dari lompatan besar kesejahteraan di Muba. Tantangan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan fondasi keluarga yang tangguh, di mana setiap ibu memiliki akses terhadap kesehatan dan setiap rumah tangga memiliki kedaulatan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Muba optimis bahwa dengan menyandingkan gerak PKK dan OPD, setiap kebijakan akan terasa manfaatnya langsung di meja makan warga. Ini adalah bentuk nyata dari tata kelola pemerintahan yang inklusif, di mana pembangunan manusia menjadi prioritas utama di atas segalanya. (*/dhi)