DPRD Sumsel Kawal Perubahan APBD 2025, Prioritaskan Pelayanan Dasar dan Akuntabilitas Bersama Gubernur Herman Deru

PALEMBANG, NUSALY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan perannya dalam mengawal kebijakan fiskal daerah dengan menggelar rapat paripurna. Agenda utama rapat ini adalah mendengarkan sambutan Gubernur Sumsel sebagai pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2025. Rapat penting ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel pada Jumat (18/7/2025).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto dan H. Ilyas Panji Alam. Kehadiran para kepala dinas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan sejumlah undangan lainnya semakin menunjukkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan serta menjaga keseimbangan fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa Perubahan APBD 2025 diarahkan agar benar-benar dapat menjawab kebutuhan prioritas rakyat, dengan fokus pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan.

DPRD Siap Bahas Rincian Anggaran: Tingkatkan Akuntabilitas dan Kinerja OPD

Herman Deru juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang mengedepankan prinsip akuntabilitas. Seluruh perangkat daerah diminta menyusun program berbasis kinerja, bukan sekadar penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan semangat DPRD dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan transparan.

Dalam rapat tersebut, Gubernur menyampaikan rincian kenaikan pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan diperkirakan meningkat signifikan sebesar Rp1,06 triliun sehingga total menjadi Rp11,13 triliun. Sementara itu, belanja daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp888 miliar, mencapai Rp11,23 triliun.

“Ini momentum untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Tapi ingat, kenaikan anggaran harus diikuti dengan peningkatan akuntabilitas kinerja,” ujar Herman Deru, menyerukan sinergi antara peningkatan anggaran dan tanggung jawab. Ia juga mengajak seluruh anggota dewan di komisi-komisi untuk aktif membahas rincian Raperda secara menyeluruh dan objektif, demi kepentingan publik yang lebih luas, sebuah ajakan yang disambut baik oleh legislatif.

Menanggapi penjelasan Gubernur, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie memberikan apresiasi dan menegaskan komitmen legislatif. “Kami beri waktu kepada seluruh fraksi untuk menyusun pandangan umum,” jelas Andie Dinialdie seraya mengetuk palu skors.

Rapat pembahasan Perubahan APBD 2025 ini akan dilanjutkan pada Senin (21/7/2025) mendatang. DPRD Sumsel berharap pembahasan berjalan sesuai jadwal agar program-program strategis dapat segera direalisasikan dan tidak terhambat secara administratif, demi kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat Sumatera Selatan. ***