DPRD Sumsel Tuntaskan Pembahasan LKPJ Gubernur 2024: Langkah Konkret Pengawasan Demi Akuntabilitas Pembangunan Daerah

PALEMBANG, NUSALY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja eksekutif. Pada Senin, 14 April 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, lima Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk sejak 24 Maret lalu, secara serentak menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitiannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024.

Rapat Paripurna XI (11) lanjutan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie, S.E., didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Sumsel; Raden Gempita, S.H., H. Nopianto, S.Sos., M.M., dan H.M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, S.H., mewakili Gubernur, serta jajaran pejabat penting lainnya seperti Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Kepala Dinas, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengawali jalannya rapat, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie, S.E., menjelaskan dasar pelaksanaan Paripurna ini. “Berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (7) Huruf b Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan, hasil pembahasan dan penelitian Pansus-Pansus tersebut harus dilaporkan dalam Rapat Paripurna,” jelasnya, menegaskan landasan hukum yang kuat dalam setiap proses kerja dewan.

Sorotan Pansus: Catatan Strategis untuk Pembangunan Berkelanjutan

Secara bergiliran, para juru bicara Pansus menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penelitiannya. Laporan Pansus I dibacakan oleh Azis Ari Saputra, S.H., disusul Pansus II oleh Abdul Fikri Yanto, S.Th.I., M.Ag., Pansus III oleh Bembi Perdana, S.T., Pansus IV oleh Elvaria Novianti, S.E., dan terakhir Pansus V oleh Kiky Subagio.

Poin penting dari penyampaian masing-masing Pansus adalah kesimpulan bahwa mereka dapat menerima dan memahami LKPJ Gubernur Sumsel TA 2024. Namun, bukan sekadar menerima, setiap Pansus juga turut menyampaikan beberapa catatan strategis, saran, masukan, serta koreksi yang nantinya akan menjadi rekomendasi resmi dari DPRD Provinsi Sumsel.

“Berdasarkan Laporan Hasil Pembahasan dan penelitian Pansus-Pansus yang telah disampaikan tersebut, pada intinya berisikan catatan-catatan strategis, saran, masukan atau koreksi terhadap berbagai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,” terang Ketua Rapat, menggarisbawahi fungsi kritis DPRD dalam menyempurnakan kinerja pemerintah.

Pembentukan Tim Perumus: Kompilasi Rekomendasi Fraksi untuk Gubernur

Sebagai tindak lanjut, DPRD Provinsi Sumsel kemudian membentuk Tim Perumus yang bertugas menyusun rekomendasi final untuk disampaikan kepada Kepala Daerah. Tim ini merupakan perwakilan dari berbagai fraksi, menunjukkan kolaborasi lintas partai dalam pengawasan pembangunan. Komposisi tim perumus ini mencakup:

1. Fraksi Partai Golkar: Drs. Tamrin, M.Si
2. Fraksi Gerindra: Alwis., S.E., M.M
3. Fraksi Partai Nasdem: H. Alfrenzi Panggarbesi, S.Si
4. Fraksi PDI Perjuangan: Made Indrawan, S.T., M.H
5. Fraksi Partai Demokrat: Ismail Hairul Pala., S.E
6. Fraksi PKB: Elvaria Novianti, S.E
7. Fraksi PKS: H.M. Anwar Al Syadat, S.Si., M.Si
8. Fraksi PAN: Fajar Febriansyah, S.T., M.I.Kom

Tim Perumus Rekomendasi ini akan mengkompilasi serta menyusun rekomendasi LKPJ berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian Pansus-Pansus. Rekomendasi DPRD Provinsi Sumsel tersebut dijadwalkan akan disampaikan kepada Gubernur pada Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi yang akan dilaksanakan pada Senin, 21 April 2025 mendatang.

Langkah ini menegaskan peran krusial DPRD Sumatera Selatan sebagai representasi rakyat dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas setiap anggaran serta program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi, demi terwujudnya pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Sumsel. (ADV)