Korporasi

Membangun Fondasi Gizi dari Dapur Bersertifikasi Medis

Hutama Karya mulai membangun 80 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tujuh provinsi untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis. Penggunaan material antibakteri dan sistem klaster menjadi kunci standar higienitas layanan gizi massal.

Membangun Fondasi Gizi dari Dapur Bersertifikasi Medis
Hutama Karya mulai membangun 80 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di tujuh provinsi untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis. (Dok. Istimewa)

JAKARTA, NUSALYHari Gizi Nasional (HGN) yang diperingati setiap 25 Januari sering kali terjebak dalam seremoni edukasi di atas panggung. Namun, pada tahun 2026, narasi tersebut bergeser ke arah yang lebih teknis dan struktural. Di balik tema “Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal”, terselip sebuah megaproyek infrastruktur yang menjadi tulang punggung keberlanjutan kesehatan nasional: pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

PT Hutama Karya (Persero) kini memegang peran krusial sebagai eksekutor di lapangan. Mereka tidak lagi hanya bicara soal jalan tol atau jembatan, melainkan membangun “pabrik gizi” yang tersebar di wilayah Sumatera. Langkah ini merupakan pengejawantahan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan ketepatan logistik dan standar sanitasi setingkat fasilitas kesehatan.

Industrialisasi Dapur dan Standar Higienitas Tinggi

Membangun tempat pengolahan makanan untuk ribuan penerima manfaat setiap harinya bukan sekadar mendirikan bangunan biasa. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, mengungkapkan bahwa spesifikasi teknis SPPG menekankan pada aspek higienitas yang sangat ketat.

Area memasak pada bangunan ini tidak lagi menggunakan dinding konvensional, melainkan sandwich panel dengan pelapis antibakteri. Penggunaan stainless steel pada area kerja bukan hanya untuk durabilitas, melainkan untuk memastikan risiko kontaminasi silang berada pada titik nol. Sistem sirkulasi udara diatur sedemikian rupa melalui cooker hood dan unit udara masuk-keluar yang terintegrasi, menciptakan lingkungan kerja yang memenuhi standar keamanan pangan internasional.

Strategi pembangunan pun dilakukan secara klaster. Mengingat 80 titik SPPG ini tersebar mulai dari ujung Aceh hingga pelosok Sumatera Selatan, efisiensi menjadi taruhannya. Di Sumatera Selatan sendiri, tujuh titik strategis seperti Kelurahan Tanjung Kupang di Empat Lawang hingga Tanjung Batu di Ogan Ilir dipilih untuk memangkas jarak antara dapur produksi dengan penerima manfaat di sekolah-sekolah dan pusat komunitas.

Sinergi Lintas Sektoral di Balik Piring Makan

Analisis kontekstual terhadap proyek ini menunjukkan bahwa program gizi nasional telah bertransformasi dari sekadar program bantuan sosial menjadi sebuah ekosistem ekonomi dan infrastruktur. Keterlibatan lintas lembaga—Kementerian Kesehatan sebagai pemberi arah edukasi, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemegang regulasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Hutama Karya sebagai penyedia sarana—memperlihatkan adanya orkestrasi besar dalam memperkuat modal manusia Indonesia.

Pembangunan infrastruktur SPPG ini juga menjadi jawaban atas kritik mengenai keberlanjutan program makan gratis. Tanpa dapur yang memadai dan tersertifikasi, program ini berisiko menjadi sumber masalah kesehatan baru (keracunan massal atau rendahnya kualitas nutrisi). Dengan adanya 35 titik di Sumatera Utara dan sebaran luas di provinsi lainnya, Hutama Karya sebenarnya sedang membangun jaringan logistik pangan yang selama ini menjadi mata rantai yang hilang dalam sistem kesehatan kita.

Pangan Lokal dan Tantangan Keberlanjutan

HGN 2026 menekankan pada pangan lokal. Keberadaan SPPG di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu menyerap hasil bumi petani setempat. Inilah “multiplier effect” yang diharapkan: infrastruktur yang dibangun Hutama Karya berfungsi sebagai hub ekonomi bagi produsen pangan lokal.

Namun, tantangan besar tetap membayangi. Pembangunan fisik hanyalah tahap awal. Keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada pemeliharaan alat-alat canggih di dalam SPPG tersebut dan konsistensi pasokan bahan baku berkualitas. Infrastruktur yang megah akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan manajemen operasional yang mumpuni di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional.

Pada akhirnya, melalui pembangunan 80 titik layanan gizi ini, Indonesia sedang mencoba melakukan lompatan besar. Kita sedang melihat bagaimana sebuah BUMN konstruksi diterjunkan untuk mengamankan asupan protein anak-anak bangsa. Di pengujung perayaan HGN 2026, pesan yang ingin disampaikan sangat jelas: gizi yang baik dimulai dari dapur yang sehat, dan dapur yang sehat bermula dari perencanaan infrastruktur yang presisi.

(dhi)

NUSALY Channel

Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Exit mobile version