Pejabat Kemenkeu Kembali Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Banjarmasin

JAKARTA, NUSALY — Lembaga antirasuah kembali melakukan manuver agresif di jantung instansi pengelola keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta pejabat pajak di wilayah Kalimantan Selatan secara simultan, Rabu (4/2/2026).

Langkah penindakan ini menambah daftar panjang tantangan integritas yang harus dihadapi Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Menkeu Purbaya. Dikutip dari Suara.com, operasi senyap tersebut menyasar sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di instansi strategis tersebut. Hingga saat ini, identitas resmi maupun konstruksi perkara yang menjerat para pejabat tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya dua operasi terpisah yang dilakukan dalam waktu hampir bersamaan. Satu operasi berlangsung di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur, dan satu lainnya menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“Jadi hari ini ada dua OTT, satu Banjarmasin, yang kedua Bea Cukai Jakarta,” ujar Fitroh. Ia menambahkan bahwa perkara di Banjarmasin diduga berkaitan dengan praktik restitusi pajak, sementara detail untuk kasus di Bea Cukai Jakarta belum diungkap ke publik demi kepentingan penyidikan.

Respons Institusi dan Komitmen Kooperatif

Menanggapi peristiwa tersebut, pihak internal Bea Cukai menyatakan telah mengetahui adanya proses hukum yang sedang berjalan. Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC, Budi Prasetyo, membenarkan kehadiran tim KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pejabat mereka.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh tim KPK terhadap pejabat Bea Cukai,” kata Budi melalui keterangan tertulisnya. Ia menegaskan bahwa institusinya berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Dilansir dari Suara.com, pihak Bea Cukai menyerahkan sepenuhnya perkembangan kasus ini kepada KPK sembari mengikuti dinamika penyelidikan lebih lanjut. Langkah kooperatif ini dipandang krusial untuk menjaga kredibilitas instansi di mata publik yang kian kritis terhadap perilaku para pejabat keuangan.

Pukulan bagi Reformasi Birokrasi

Gelombang penindakan ini terjadi di tengah upaya Kementerian Keuangan memperkuat sistem pengawasan internal. Kasus restitusi pajak yang terjadi di Banjarmasin mengindikasikan bahwa celah penyalahgunaan wewenang masih terbuka lebar di tingkat kantor pelayanan daerah.

Bagi pembaca premium, peristiwa ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas mekanisme deteksi dini yang dimiliki Kemenkeu. Operasi Tangkap Tangan biasanya merupakan hasil dari pengembangan informasi yang telah matang, yang mengisyaratkan bahwa praktik di lapangan mungkin telah berlangsung secara sistemik sebelum terendus oleh penyidik.

KPK diprediksi akan mengumumkan status hukum pihak-pihak yang diamankan serta detail barang bukti dalam waktu 1×24 jam ke depan. Kini, publik dan para pelaku usaha yang berkepentingan dengan layanan pajak dan bea cukai menanti langkah konkret dari Menkeu Purbaya untuk memastikan bahwa insiden ini menjadi momentum terakhir dari runtuhnya benteng integritas di lingkungan kementeriannya.

(dhi)