Setelah Kritik Irigasi Banyuasin, Saan Mustopa Janji Perjuangkan Masalah Kadar Air Jagung Petani ke Bulog

BANYUASIN, NUSALY – Kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI, H. Saan Mustopa, bersama Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru ke Lumbung Padi Nasional di Desa Seri Menanti, Banyuasin, pada Selasa (15/10/2025), mengungkap dimensi baru masalah pangan selain ancaman pada Irigasi Banyuasin.

Saan Mustopa, yang juga Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) DPR RI, berjanji akan memperjuangkan berbagai aspirasi petani di Kabupaten Banyuasin agar mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Ancaman Baru: Kadar Air Jagung dan Standar Penyerapan Bulog

Dalam sesi dialog bersama petani, penyuluh pertanian, dan Brigade Swasembada Pangan, terungkap salah satu persoalan teknis utama: kesulitan menjual hasil panen jagung ke Bulog karena kadar air yang belum memenuhi standar penyerapan (14 persen).

Menanggapi keluhan ini, Saan Mustopa menegaskan komitmennya untuk mencari solusi bersama pihak terkait.

“Untuk masalah kadar air jagung yang belum sesuai standar, akan kami bahas bersama Bulog. Pemerintah juga perlu memperbanyak fasilitas dryer agar kadar air hasil panen bisa memenuhi ketentuan penyerapan,” ujarnya.

Komitmen ini menjadi krusial. Setelah tuntutan perbaikan Irigasi Banyuasin sebagai fondasi produksi, kini muncul tantangan pasca-panen yang berpotensi memutus rantai kesejahteraan petani. Tanpa solusi cepat, peningkatan produksi di lumbung padi nasional menjadi sia-sia jika hasil panen tidak dapat diserap lembaga pangan negara.

DPR Didesak Mengawal Janji: Sektor Pertanian Tulang Punggung Rakyat

Selain persoalan teknis dryer dan kadar air, Saan Mustopa menilai pentingnya peningkatan fasilitas pertanian serta penguatan kemitraan antara petani dan lembaga penyangga pangan nasional.

“Kami di DPR RI akan mengawal seluruh aspirasi petani Banyuasin agar mendapat perhatian di tingkat nasional. Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi rakyat, dan Banyuasin telah terbukti menjadi salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyambut baik perhatian DPR RI, menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap menindaklanjuti masukan tersebut.

“Semua aspirasi agar dituangkan secara resmi sehingga dapat segera kami proses dan tindak lanjuti. Pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan DPR RI dalam memperkuat sektor pertanian,” ungkap Herman Deru.

Kunjungan kerja ini seharusnya menjadi bukti nyata sinergi pusat dan daerah, bukan sekadar komitmen politik. Tuntutan petani, mulai dari perbaikan Irigasi Banyuasin yang kritis hingga penyediaan fasilitas dryer jagung, wajib dikawal hingga tuntas untuk menjaga kredibilitas Lumbung Padi Nasional. (InSan)