63 Siswa Keracunan, Satgas MBG OKI Dihadapkan Bukti Nyata Gagalnya Pengawasan

KAYUAGUNG, NUSALY – Sebuah insiden dugaan keracunan makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ogan Komering Ilir (OKI) kini menjadi sorotan tajam. Peristiwa yang menimpa 63 siswa di Kecamatan Pedamaran ini terjadi setelah Satuan Tugas (Satgas) MBG, yang dibentuk untuk mengawal program, telah memulai tugasnya di lapangan.

Padahal, Ketua Satgas MBG, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda OKI HM Lubis SKM MKes, telah menegaskan bahwa timnya mulai turun ke lapangan sejak 25 Agustus lalu. Ia berjanji akan melakukan monitoring setiap hari. Namun, musibah massal ini terjadi di tengah-tengah masa kerja Satgas.

Camat Pedamaran, Yusnursal, mengonfirmasi bahwa dari 63 korban, kini hanya tersisa 11 orang yang masih dirawat di puskesmas, sementara 52 siswa lainnya telah diizinkan pulang.

Sistem Pengawasan Gagal, Kredibilitas Pemerintah Dipertaruhkan

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) OKI, Rivaldy Setiawan, menyampaikan kritik keras. Ia menilai bahwa kasus ini adalah bukti nyata kegagalan sistem pengawasan yang seharusnya menjadi garda terdepan.

“Ini adalah sebuah ironi yang memprihatinkan. Pemkab OKI telah membentuk Satgas sebagai jawaban atas berbagai keluhan yang ada. Namun, baru saja Satgas terbentuk, insiden keracunan massal justru terjadi,” ujar Rivaldy.

Menurutnya, Satgas memiliki mandat jelas untuk memastikan kualitas. “Pertanyaannya, apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh Satgas MBG? Keberadaan mereka seharusnya menjadi jaminan bahwa masalah seperti ini tidak akan terjadi. Fakta ini membuktikan bahwa janji-janji pemerintah di atas kertas belum diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan,” tegasnya.

Ia pun mendesak agar Pemkab OKI tidak hanya berhenti pada uji laboratorium. “Pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari vendor hingga proses distribusi. Publik membutuhkan transparansi penuh atas siapa yang bertanggung jawab,” tambahnya.

Permintaan Transparansi dan Perbaikan Menyeluruh

Rivaldy menutup pernyataannya dengan seruan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.

“Keselamatan anak-anak adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Ini bukan hanya masalah makanan yang tercemar, tetapi masalah kredibilitas sebuah sistem yang gagal melindungi warganya. Tanpa perbaikan serius, janji pemerintah untuk menjamin program berjalan baik akan terdengar hampa di tengah keresahan masyarakat.” (dhi)