Palembang, Nusaly.com – Pengadaan gorden rumah dinas DPRD Sumsel (Sumatera Selatan) dengan nilai fantastis Rp 4,8 miliar terus menuai kontroversi. Penjelasan Sekwan Aprizal yang menyebut “salah input” diragukan oleh para pengamat politik.
Kritik Pedas Pengamat Politik
Bagindo Togar, pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes), menilai jawaban “salah input” tidak pantas dari lembaga pemerintah.
Baca juga: Kontroversi Pengadaan Fantastis Gorden Rumah Dinas DPRD Sumsel, Benarkah Salah Input?
“Jawaban sangat tidak pantas dari sebuah lembaga pemerintah, walaupun itu berupa klarifikasi. Anggaran gorden Istana Negara saja mungkin tidak sefantastis itu, jadi kata salah input menjadi alasan sakti agar publik tidak melakukan upaya pembuktian apa tujuan membuat anggaran sebesar itu,” ujarnya.
Togar meyakini bahwa penetapan anggaran sebesar itu dilakukan oleh sekelompok orang yang paham penyusunan anggaran, bukan perorangan.
“Dan bilamana sampai lolos maka akan menguntungkan kelompok tersebut, tanpa pertanggungjawaban. Dan mungkin saja ini bukan kali pertama terjadi. Untuk itu publik dan dewan pengawas seharusnya bisa lebih aktif lagi” ujarnya.
Togar meminta tindak lanjut jika terbukti ada unsur kesengajaan, bahkan proses hukum jika terindikasi adanya permainan.
“Bila terbukti ada unsur kesengajaan, sepantasnya ditindaklanjuti. Kalau perlu diproses secara hukum,” ungkapnya.
Haekal Al Haffafah, pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, menilai paket pekerjaan dengan APBD Sumsel 2024 itu bisa saja berjalan mulus jika tidak terawasi.
“Kalau kita lihat, sebetulnya (pernyataan salah input) karena tekanan publik dan kemudian viral sehingga rasionalisasi yang paling gampang adalah salah input. Boleh jadi ketika tidak ada tekanan publik, paket dengan pagu tersebut akan tetap lanjut,” ujarnya.
Menurut Haekal, anggaran gorden untuk 4 rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel itu tidak rasional dan merupakan pemborosan. Dia mempertanyakan urgensi dan bahan yang digunakan sehingga nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Berbicara soal pengadaan, yang dipertaruhkan itu adalah nama lembaga dalam hal ini DPRD Provinsi Sumsel. Jangan lupa bahwa ada kredibilitas dan kehormatan lembaga perwakilan rakyat yang harus dijaga,” ungkapnya.
Haekal meminta Sekwan DPRD Sumsel dipanggil untuk dimintai keterangan. Dia khawatir kegaduhan anggaran dan pernyataan salah input itu kian meluas.
“Kalau memang salah input, unsur pimpinan harus panggil sekwan, pimpinan-pimpinan fraksi harus panggil sekwan untuk dimintai keterangan. Jangan sampai setelah bikin gaduh publik, seolah-olah semua selesai dengan istilah salah input,” terangnya.
Tuntutan Evaluasi dan Klarifikasi
Haekal menilai unsur pimpinan DPRD Sumsel harus turun tangan dan bertanggung jawab menyikapi permasalahan gorden rumah dinas dewan.
“Kalau memang salah input, unsur pimpinan harus panggil sekwan, pimpinan-pimpinan fraksi harus panggil sekwan untuk dimintai keterangan. Jangan sampai setelah bikin gaduh publik, seolah-olah semua selesai dengan istilah salah input,” ujar Haekal.
Dia juga meminta evaluasi kinerja sekwan, bahkan pergantian jika terbukti ada anggaran yang tidak rasional.
“Pimpinan DPRD harus mengevaluasi kinerja sekwan, bila perlu diganti karena telah mencoreng nama lembaga,” jelasnya.
Haekal juga mendorong pimpinan DPRD Sumsel menyampaikan permintaan maaf atau klarifikasi resmi, karena hal ini telah membuat gaduh publik.
“Kalau 2 hal itu tidak dilakukan, jangan salahkan jika penilaian negatif bahwa diduga unsur pimpinan juga terlibat dalam pengusulan paket pengadaan yang fantastis itu,” ungkapnya.
Kontroversi gorden fantastis Rp 4,8 miliar rumah dinas DPRD Sumsel belum menemukan titik terang. Penjelasan “salah input” Sekwan Aprizal diragukan dan publik menuntut transparansi serta akuntabilitas.
Diperlukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran dan menindak tegas jika terdapat pelanggaran. ***
Baca juga: Kontroversi Pengadaan Fantastis Gorden Rumah Dinas DPRD Sumsel
