Langkah Transparan Istana, Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Tim Independen Usut Kerusuhan Demonstrasi

JAKARTA, NUSALY — Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim independen yang bertugas untuk menginvestigasi peristiwa yang terjadi pada demonstrasi Agustus 2025. Persetujuan ini disampaikan setelah Presiden bertemu dengan perwakilan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang menyuarakan tuntutan masyarakat sipil.

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang tergabung dalam GNB mengungkapkan, salah satu tuntutan mereka adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait kejadian yang mereka sebut “prahara Agustus”.

“Presiden menyetujui pembentukan itu,” ujar Lukman usai pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025).

Lukman menjelaskan, demo yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus 2025 telah menimbulkan korban jiwa, luka, kekerasan, dan perusakan fasilitas umum. Terkait realisasi pembentukan tim independen tersebut, Gerakan Nurani Bangsa menyerahkannya kepada pihak Istana.

“Di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur, Bapak Presiden tidak hanya menerima, tapi juga memahami bahkan membahasnya secara detail,” tambah Lukman.

Tuntutan Masyarakat Sipil dan Pemicu Kerusuhan

Dorongan pembentukan tim independen ini juga telah disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Usman mendesak kepolisian untuk fokus mencari dalang kerusuhan yang menyusupi demonstrasi.

“Harusnya kan yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian adalah orang-orang yang benar-benar menyulut kerusuhan, membakar fasilitas umum,” ujar Usman. Ia mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga independen, dan pakar, agar publik bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.

Usman menyorot kejanggalan dalam beberapa insiden, seperti penjarahan rumah pejabat negara, yang diduga tidak dilakukan secara organik oleh massa. Ia membandingkannya dengan kemarahan massa yang “organik” dan spontan mendatangi Mako Brimob Kwitang setelah peristiwa kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia.

Dengan persetujuan ini, pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjawab seruan publik akan transparansi dan akuntabilitas. (awn)