Tindak Lanjut Perintah Presiden Prabowo, Polda Sumsel Ungkap Tambang Batu Bara Ilegal di Muara Enim

MUARA ENIM, NUSALY – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap aktivitas penambangan batu bara ilegal di wilayah Muara Enim. Penindakan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo kepada Kapolri yang kemudian diteruskan kepada seluruh jajaran Kapolda untuk memberantas praktik ilegal di wilayah masing-masing.

Operasi yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol Bagus Suropratomo, ini dilakukan pada Rabu, 27 Agustus 2025. Sebelumnya, tim telah melakukan pemetaan dan pendataan dari udara menggunakan helikopter serta pengamatan langsung di darat.

Satu Ekskavator Diamankan, Belasan Unit Lain Ditemukan

Kombes Pol Bagus Suropratomo menjelaskan bahwa dalam penindakan yang dilakukan di dua kecamatan, yakni Lawang Kidul dan Tanjung Agung, timnya menemukan total 10 unit ekskavator. Sebanyak 7 unit ekskavator ditemukan terparkir di luar area tambang, dan 3 unit lainnya berada di dalam lokasi penambangan ilegal.

Dari total temuan tersebut, satu unit ekskavator berwarna hijau merek Kobelco berhasil diamankan di area Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, dan telah diberi garis polisi (police line) sebagai barang bukti.

“Ekskavator tersebut telah kami evakuasi untuk dititipkan sementara sebagai barang bukti ke PT Bukit Asam, untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kombes Bagus.

Kolaborasi dan Efek Jera

Penindakan ini juga melibatkan tim gabungan dari Ditreskrimsus, Roops Polda Sumsel, Polairud Polda Sumsel, Satreskrim Polres Muara Enim, serta pihak PT Bukit Asam. Selain menyita ekskavator, tim juga melakukan pengecekan jalur keluar masuk kendaraan angkutan batu bara ilegal di sejumlah desa.

Kombes Bagus menambahkan, operasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan secara signifikan menekan angka penambangan ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Ia menegaskan bahwa operasi ini adalah bentuk nyata implementasi dari arahan Kapolri sebagai respons atas perintah langsung dari Presiden. (emen)