Menakar Arah Ketahanan Keluarga melalui Sinkronisasi Program PKK Musi Banyuasin 2026

SEKAYU, NUSALY — Dalam struktur pembangunan daerah, keluarga bukan sekadar unit sosial terkecil, melainkan benteng pertahanan pertama bagi kesejahteraan masyarakat. Menyadari peran krusial tersebut, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mulai memetakan langkah strategis untuk tahun anggaran 2026.

Bertempat di Gedung Sekretariat PKK Muba, Rabu (28/1/2026), Rapat Pembahasan Program Kerja TP PKK Tahun 2026 digelar dengan satu agenda besar: Sinkronisasi. Acara yang juga diwarnai dengan penyerahan SK penetapan tugas bagi para Ketua TP PKK Kecamatan ini menjadi momentum untuk menyatukan frekuensi gerakan dari level kabupaten hingga ke pelosok desa.

Ketua TP PKK Kabupaten Muba, Hj Patimah Toha, menegaskan bahwa efektivitas organisasi sangat bergantung pada sejauh mana program di tingkat akar rumput seirama dengan kebijakan pusat daerah.

“Tujuan rapat ini adalah untuk mensinkronisasikan rencana pelaksanaan program kerja agar lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Patimah di hadapan seluruh camat dan pengurus PKK se-Kabupaten Muba.

Optimalisasi Potensi Lokal di 15 Kecamatan

Salah satu poin menarik dari narasi Patimah Toha adalah dorongan bagi PKK tingkat kecamatan untuk tidak sekadar menjadi pelaksana teknis, melainkan juga kreator kebijakan berbasis wilayah. Setiap kecamatan di Muba memiliki karakteristik sosiogeografis yang berbeda—mulai dari wilayah perairan yang kaya potensi perikanan hingga wilayah daratan dengan keunggulan perkebunan.

Patimah berharap, program kerja PKK di tahun 2026 dapat mengeksploitasi potensi unik tersebut. “PKK kecamatan harus mampu membuat program kerja yang disesuaikan dengan keunggulan wilayah masing-masing. Sinkronisasi bukan berarti penyeragaman, melainkan harmoni antara target kabupaten dan kearifan lokal,” tambahnya.

Secara teknis, PKK memiliki 10 Program Pokok yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Di tengah tantangan ekonomi global, optimalisasi UP2K di tingkat desa dipandang sebagai solusi konkret untuk memperkuat daya beli masyarakat secara mandiri.

Dukungan Manajerial: Peran Camat sebagai Pembina

Keberhasilan gerakan PKK tidak bisa dilepaskan dari dukungan manajerial di tingkat kecamatan. Dalam kesempatan ini, Patimah memberikan penekanan khusus kepada para camat selaku Ketua Pembina PKK di wilayahnya. Dukungan anggaran, fasilitas, maupun supervisi dari camat dipandang sebagai bahan bakar utama geraknya organisasi wanita ini.

“Kepada ketua pembina PKK kecamatan, saya harapkan dukungan penuh. Tanpa sokongan manajerial yang kuat, inovasi di tingkat keluarga akan sulit terealisasi,” tandas Patimah.

Hadirnya jajaran kepala perangkat daerah terkait dalam rapat ini juga menunjukkan bahwa PKK tidak lagi dipandang sebagai organisasi pendamping semata, melainkan mitra strategis pemerintah dalam menekan angka stunting, mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan literasi keluarga.

Membangun Fondasi Masa Depan

Rapat program kerja ini menjadi landasan pacu bagi PKK Muba untuk menghadapi dinamika tahun 2026. Dengan penyerahan SK penetapan tugas kepada pengurus baru, ada harapan akan lahirnya energi baru dalam menggerakkan roda organisasi.

Staf Ahli TP PKK Muba, Lili Yani A Rohman, beserta tim pengurus kabupaten direncanakan akan melakukan supervisi berkala untuk memastikan rencana yang telah disusun tidak berhenti di atas kertas, melainkan mendarat dalam bentuk aksi nyata di tengah keluarga Muba. Di Bumi Serasan Sekate, PKK sedang berupaya membuktikan bahwa dari tangan para ibu di rumah, perubahan besar bagi daerah dapat bermula.

(hra)