Jawaban Bupati Atas Pandangan Fraksi DPRD Ogan Ilir Tandai Fase Evaluasi LKPJ

Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani sampaikan jawaban eksekutif terhadap sorotan fraksi-fraksi DPRD. Langkah ini menjadi instrumen penting dalam membedah rapor kinerja pemerintah daerah tahun 2025.

INDRALAYA, NUSALY – Dinamika pengawasan kinerja pemerintah di Kabupaten Ogan Ilir terus bergulir di meja legislatif. Pada Selasa (14/4/2026), Gedung Paripurna DPRD Ogan Ilir kembali menjadi saksi kelanjutan evaluasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Agenda kali ini memasuki tahap pembicaraan tingkat kesatu lanjutan, yakni penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan sebelumnya. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Ogan Ilir, Ahmad Syafe’i, dalam suasana yang tertib dan konstruktif.

Mewakili Bupati, Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani hadir untuk membacakan tanggapan resmi pemerintah daerah. Jawaban ini merupakan respons balik atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang dilemparkan oleh tujuh fraksi DPRD dalam paripurna sebelumnya.

Mekanisme Kontrol

DPRD Ogan Ilir memandang proses jawab-menjawab ini bukan sekadar formalitas birokrasi. Ini adalah titik di mana eksekutif memberikan penjelasan mendalam atas penggunaan anggaran dan capaian program kerja yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kehadiran para anggota DPRD bersama unsur Forkopimda dan para kepala OPD memperlihatkan bahwa setiap kebijakan daerah berada di bawah pantauan ketat. Ahmad Syafe’i menekankan bahwa transparansi adalah harga mati dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat di Bumi Caram Seguguk.

Evaluasi Terpadu

Dari podium rapat, paparan yang disampaikan Wakil Bupati mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan dasar. Para camat se-Kabupaten Ogan Ilir pun tampak hadir menyimak, mengingat mereka adalah garda terdepan pelaksana kebijakan di lapangan yang sering kali menjadi poin dalam pandangan umum fraksi.

Rapat paripurna ini menegaskan bahwa mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif di Ogan Ilir berjalan sesuai jalurnya. Dengan tuntasnya agenda jawaban Bupati ini, proses evaluasi LKPJ akan berlanjut ke tahap pendalaman komisi guna memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tetap terjaga dan objektif. (dhi)