Komitmen Polres OKI dalam menjaga stabilitas wilayah diwujudkan melalui penguatan kolaborasi dengan mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menekan angka kriminalitas di tingkat tapak.
KAYUAGUNG, NUSALY – Membicarakan keamanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berarti membicarakan sebuah bentang geografi yang luar biasa luas. Dengan luas wilayah mencapai 17.071,33 kilometer persegi, luas wilayah OKI lebih besar dari Timor Leste (±15.007 km²), serta melampaui Singapura (±734 km²) dan Brunei Darussalam (±5.765 km²), tantangan menjaga ketertiban umum di Bumi Bende Seguguk melampaui sekadar patroli rutin. Di sini, keamanan memerlukan sebuah “kontrak sosial” baru yang melibatkan energi intelektual muda.
Kepolisian Resor OKI menyadari bahwa otoritas penegakan hukum tidak akan efektif jika berjalan dalam ruang hampa tanpa dukungan publik. Di bawah kepemimpinan AKBP Eko Rubiyanto, SH., S.IK., MH., institusi ini berupaya merajut kembali simpul komunikasi tersebut melalui program “Polres OKI Hadir”. Forum dialog yang digelar di Kayuagung pada Jumat (13/2/2026) ini tidak lagi menempatkan pemuda sebagai objek, melainkan mitra strategis dalam menjaga kohesi sosial di wilayah penyangga Sumatera Selatan ini.
“Mahasiswa dan pemuda adalah penghubung utama dengan masyarakat. Peran mereka sangat krusial, terutama sebagai elemen cooling system yang mampu meredam potensi konflik serta membantu sosialisasi aturan hukum baru hingga ke tingkat akar rumput,” ujar Eko di hadapan para aktivis mahasiswa dari HMI, PMII, BEM Uniski, hingga Aliansi Mahasiswa Pantai Timur (AMPATI).
Evaluasi Kemanusiaan
Keterbukaan menjadi poin paling menonjol dalam dialog ini. AKBP Eko Rubiyanto memaparkan sebuah data yang cukup menggugah. Dalam kurun satu tahun terakhir, tercatat sedikitnya 15 kejadian tindak pidana yang berujung pada hilangnya nyawa di wilayah hukum OKI. Angka ini tidak hanya dipandang sebagai statistik kriminologi, melainkan sebuah tragedi kemanusiaan yang mencerminkan kerentanan sosial di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan pusat kota.
Bagi Polres OKI, angka kematian tersebut adalah alarm keras. Upaya menekan angka kriminalitas tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif pascakejadian. Diperlukan mitigasi di tingkat tapak melalui kepedulian lingkungan yang dimotori oleh kaum muda.
“Hilangnya nyawa dalam setahun terakhir ini adalah evaluasi bersama. Kita tidak bisa diam. Lewat kolaborasi dan kepedulian seluruh elemen, kita harus mampu menekan angka ini demi keamanan bersama,” tegas Eko.
Urgensi ini kian terasa di tengah masa transisi hukum nasional menuju implementasi KUHP dan KUHAP baru. Di wilayah dengan karakteristik masyarakat yang kental dengan hukum adat, potensi salah tafsir terhadap prosedur hukum sering kali berujung pada tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Mahasiswa, dengan kapasitas intelektualnya, diharapkan menjadi edukator hukum bagi masyarakat desa guna mencegah eskalasi konflik horizontal yang dapat merusak stabilitas daerah.
Mitigasi Logistik
Dimensi keamanan di OKI juga berkelindan erat dengan urat nadi ekonomi regional. Dalam dialog tersebut, persoalan kemacetan kronis dan parkir liar di kawasan Jembatan Ganefo, Kayuagung, menjadi bahasan yang mendalam.
Jembatan ini merupakan titik nadi bagi distribusi logistik yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan konsumen. Gangguan di titik ini, terutama menjelang bulan suci Ramadhan, bukan hanya persoalan lalu lintas semata, melainkan ancaman terhadap stabilitas harga bahan pokok.
Isu kendaraan dengan tonase berlebih (Over Dimension Over Loading/ODOL) serta kerawanan tindak kriminal begal di Desa Kijang Ulu, SP Padang, turut menjadi catatan tajam yang disampaikan oleh mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Polres OKI merespons secara taktis dengan menginstruksikan jajaran Pejabat Utama (PJU) untuk mengoptimalkan patroli preventif pada jam-jam rawan, khususnya dari malam hingga subuh dan pagi hari. Langkah ini bertujuan memberikan jaminan keamanan bagi mobilitas warga dan arus logistik perkebunan yang menjadi napas ekonomi OKI.
Di sisi lain, disadari bahwa rasio jumlah personel kepolisian dibandingkan dengan luas geografis OKI sangat tidak seimbang. Sebagai solusi futuristik, Polres OKI memperkenalkan program Gerakan OKI Sadar CCTV (GOSC). Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pengawasan mandiri berbasis teknologi yang sejalan dengan visi Smart Digital City.
“Kami menginisiasi GOSC untuk mendukung terciptanya kawasan cerdas. Ini adalah solusi untuk memantau keamanan wilayah secara lebih luas dan efisien. Teknologi harus menjadi perpanjangan tangan kita dalam menjaga ketertiban,” jelas Eko.
Komitmen Terbuka
Menutup pertemuan yang berlangsung hingga sore hari tersebut, AKBP Eko Rubiyanto menekankan pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi. Ia menegaskan bahwa institusi Polri saat ini sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik, selama disampaikan secara objektif demi perbaikan pelayanan kepolisian di masa depan.
“Kami sangat terbuka terhadap masukan. Mahasiswa harus tetap menjadi agent of change yang mengawal pembangunan secara konstruktif. Sinergitas ini bukan hanya untuk hari ini, melainkan investasi jangka panjang demi menjaga Kabupaten OKI tetap aman dan kondusif bagi semua orang,” pungkasnya.
Sinergi ini mempertegas komitmen bahwa keamanan bukan sekadar slogan, melainkan manfaat nyata yang dirasakan oleh seluruh warga, sekaligus menjadi pondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Sumatera Selatan.
(dhi)
nusaly.com di WhatsApp
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
