Optimalisasi Rantai Nilai Hulu Migas, SKK Migas dan Muba Jalin Sinergi Kunci Kemandirian Energi

JAKARTA, NUSALY — Pencapaian target produksi nasional hulu minyak dan gas bumi—yaitu 1 Juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 Miliar standar kaki kubik gas per hari (MSCFD)—mensyaratkan sinergi yang mulus antara regulator pusat dan pemerintah daerah. Hambatan birokrasi dan perizinan lokal seringkali menjadi simpul kritis yang harus diurai. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjawab tantangan ini melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Penandatanganan yang berlangsung di kantor SKK Migas, Gedung Wisma Mulia, Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025, diinisiasi oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bayu Setta, dan Bupati Musi Banyuasin, H. M. Toha Tohet, S.H. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi strategis antara pusat dan daerah.

SKK Migas Jalin Sinergi Kunci Kemandirian Energi

Sinergi antara SKK Migas dan Pemkab Muba ini bertujuan ganda: mendukung keberlanjutan kegiatan hulu migas di Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Bupati H. M. Toha Tohet, S.H menyambut baik langkah ini sebagai wujud sinergi konkret antara sektor industri migas dengan pembangunan daerah.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya memperkuat kegiatan hulu migas di Musi Banyuasin, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui peningkatan ekonomi lokal, lapangan kerja, dan program tanggung jawab sosial,” kata Bupati Toha Tohet.

Senada dengan Bupati Muba, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bayu Setta, menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah adalah bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan operasi hulu migas.

Katalis Pembangunan: Diskresi Perizinan dan Pengembangan Kapasitas Lokal

“SKK Migas berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memastikan kegiatan hulu migas berjalan dengan baik, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah,” ungkap Eka Bayu Setta.

Melalui kesepakatan ini, kedua pihak akan meningkatkan koordinasi, khususnya dalam aspek-aspek krusial yang sering menghambat laju operasi migas: diskresi perizinan, pengembangan kapasitas masyarakat, serta dukungan terhadap infrastruktur penunjang di wilayah operasi migas.

Penandatanganan ini merupakan bagian dari upaya SKK Migas dalam mendorong pencapaian target produksi nasional dan memperkuat kemitraan pusat-daerah demi kemandirian energi Indonesia.

Kehadiran sejumlah pejabat, termasuk Tenaga Ahli Komwas, Angga Wirya, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Yunianto, serta Kepala Divisi Program dan Komunikasi, Heru Setyadi, menegaskan bahwa Nota Kesepakatan ini memiliki bobot strategis bagi kinerja hulu migas secara regional dan nasional.