Menagih Konsistensi Tata Kelola Air di Kota Venesia dari Timur

Kegagalan manajemen air di Palembang bukan sekadar anomali cuaca melainkan akumulasi dari memudarnya memori kolektif tentang identitas kota rawa dan ketidakkonsistenan kebijakan lintas rezim.

PALEMBANG, NUSALY – Palembang tengah berada di persimpangan krusial antara ambisi modernitas daratan dan takdir geografisnya sebagai kota air.

Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) mencoba menarik benang merah persoalan menahun ini melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Palembang Banjir dan Banjir Lagi, Mau Sampai Kapan?” di kantor DPD RI Sumatera Selatan, Kamis (7/5/2026).

Diskusi ini bukan sekadar ajang keluh kesah publik melainkan sebuah ikhtiar intelektual untuk membedah model dan manajemen efektif guna meredam “keganasan” air di ibu kota Sumatera Selatan.

Memori Kolonial

Sejarawan Universitas Sriwijaya Dr Dedi Irwanto MA mengawali bedah masalah dengan perspektif yang sangat kritis dan akademis. Ia menampik anggapan bahwa faktor alam dan sejarah adalah kambing hitam tunggal atas banjirnya Palembang saat ini.

Menurutnya sejarah justru memberikan cetak biru (blueprint) yang sering kali diabaikan oleh para pengambil kebijakan kontemporer.

Nostalgia Palembang sebagai Gemeente pada 1 April 1906 menunjukkan bahwa modernitas Palembang diawali dengan kesadaran hidrologis yang tinggi.

Melalui dinas Burgerlijke Openbare Werken (BOW) era kolonial, Palembang dikelola berdasarkan rekomendasi ahli tata kota air kenamaan Rudolf van Dick.

Rekomendasinya sangat tegas dan saintifik: hanya sungai buatan yang boleh ditimbun sedangkan sungai alami adalah napas kota yang pemeliharaannya wajib masuk dalam anggaran tahunan secara permanen.

Dedi menekankan adanya putusnya rantai kebijakan setiap kali pergantian kepemimpinan terjadi. Program penanganan banjir sering kali menjadi residu politik yang tidak diprioritaskan oleh suksesor kepemimpinan sehingga permasalahan kota berubah menjadi warisan beban tanpa solusi tuntas.

Ia menuntut adanya data spasial yang akurat serta ketegasan dalam membatasi izin pengembang perumahan yang terus menggerus kawasan resapan rawa tanpa kompensasi hidrologis yang sepadan.

Manajemen Taktis

Wali Kota Palembang periode 2003-2013 Dr (c) Ir H Eddy Santana Putra MT membawa perspektif manajerial yang lebih teknokratis.

Ia menilai bahwa Palembang membutuhkan akselerasi manajemen pengendalian banjir yang lebih agresif. Eddy mengapresiasi keterbukaan kepemimpinan saat ini yang mau membuka ruang dialog untuk membedah akar masalah banjir yang kian krusial bagi hajat hidup orang banyak.

Eddy menyoroti perlunya penguatan struktur di tingkat akar rumput dengan penambahan Satuan Tugas (Satgas) kebersihan yang kini menjadi kebutuhan mendesak.

Begitu pula dengan infrastruktur fisik seperti pengadaan ekskavator untuk pengerukan saluran secara rutin dan penambahan kapasitas tempat sampah guna memutus mata rantai sumbatan di sungai-sungai kecil.

Namun di atas segalanya Eddy menawarkan rekayasa sosial melalui gerakan gotong royong massal. Ia menyarankan gerakan gotong royong serentak pada hari libur seperti Sabtu atau Minggu mulai pukul enam pagi.

Jika seluruh elemen dari tingkat Camat hingga RT bergerak bersama warga di depan rumah masing-masing maka beban saluran drainase kota akan berkurang signifikan secara organik melalui kesadaran kolektif.

Tantangan Topografi Kota Rawa

Dari sisi eksekutif Asisten III Administrasi Umum Setda Kota Palembang Ir H Akhmad Bastari memaparkan rencana strategis pemerintah yang membidik tahun 2027 sebagai titik balik perubahan fisik kota.

Pemerintah Kota Palembang saat ini tengah menyusun orkestrasi anggaran mulai dari dana hibah provinsi hingga menjajaki bantuan internasional guna meminimalisir luasan dan durasi genangan.

Bastari mengonfirmasi tesis sejarawan mengenai masalah sedimentasi yang akut. Topografi Palembang yang cenderung datar dan didominasi rawa menyebabkan laju sedimentasi di Sungai Musi dan anak-anak sungainya sangat tinggi.

Hal ini diperparah dengan absennya pengerukan skala besar dalam jangka waktu yang lama sehingga daya tampung air di drainase dan anak sungai terus menyusut drastis.

Ia menegaskan bahwa sedimentasi yang terjadi harus dikelola agar daya tampung sungai kembali maksimal sehingga air tidak meluap ke badan jalan.

Keprihatinan Politik

Diskusi semakin tajam saat pengamat politik Sumsel Bagindo Togar menyampaikan kritik pedasnya. Bagindo mengaku prihatin karena penanganan banjir selama ini dinilai hanya bersifat sporadis dan reaktif bukan sistematis dan komprehensif.

Ia melihat adanya jarak yang lebar antara kebijakan di atas kertas dengan realitas yang dirasakan masyarakat setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota.

Ia menegaskan bahwa FGD ini tidak boleh hanya menjadi catatan meja tanpa eksekusi nyata. Penanganan banjir harus menjadi agenda utama yang tidak bisa ditawar lagi oleh siapa pun yang memegang tongkat estafet kepemimpinan kota.

Tanpa konsistensi kebijakan maka Palembang akan selamanya terjebak dalam siklus bencana yang sama. Pembangunan kota harus benar-benar menyentuh akar permasalahan hidrologis.

Visi Masa Depan

Menilik paparan para narasumber persoalan banjir Palembang adalah persoalan multidimensi yang memerlukan integrasi antara perencanaan kota (city planning), kesadaran sejarah, dan ketegasan manajerial.

Palembang tidak bisa lagi dikelola sebagai kota daratan konvensional karena pendekatan pembangunan harus kembali pada jati dirinya sebagai kota air.

Penyelamatan sisa-sisa rawa bukan lagi sekadar isu lingkungan melainkan isu kedaulatan spasial. Jika pemberian izin perumahan di kawasan rawa terus berlangsung tanpa pengawasan ketat terhadap kewajiban penyediaan kolam retensi maka Palembang sedang menabung bencana untuk masa depan yang lebih kelam.

Pemerintah kota perlu mempertimbangkan kembali penggunaan teknologi sensor air (smart water management) yang terintegrasi untuk memantau titik-titik rawa secara real-time.

Selain itu kebijakan pengerukan sungai harus diinstitusikan sebagai program rutin tanpa harus menunggu instruksi kepala daerah sebagaimana yang pernah diterapkan oleh administrasi BOW di masa silam.

Langkah Nyata

FGD yang digelar oleh Fordes ini secara intelektual telah memetakan masalah dengan jernih. Mulai dari pentingnya manajemen gotong royong hingga ketaatan pada data spasial historis. Kini tanggung jawab berada di tangan eksekutif untuk mengejawantahkan poin-poin diskusi ini menjadi kebijakan publik yang berdampak.

Masyarakat menanti apakah komitmen yang disampaikan untuk tahun 2027 akan benar-benar menjadi oase di tengah genangan ataukah diskusi ini hanya akan menjadi tumpukan dokumen tanpa eksekusi.

Kota Palembang dengan segala sejarah kebesarannya sebagai Venesia dari Timur layak mendapatkan pengelolaan yang tidak lagi menempatkan banjir sebagai tamu rutin melainkan variabel alam yang telah terkelola dengan kecerdasan manajerial yang matang.

Kebijakan pengerukan sungai dan perlindungan rawa harus diinstitusikan sebagai program rutin tanpa harus menunggu instruksi kepala daerah. (dhi)