Menjahit Akurasi Pembangunan dari Lawang Jabo Lewat Satu Data E-Monev

Pemerintah Kota Palembang memperkuat integrasi pelaporan kinerja pembangunan daerah melalui sistem digital nasional. Penyelarasan indikator kinerja ini menjadi langkah krusial agar sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak lagi terkendala oleh ego sektoral maupun ketidaksamaan standar data.

PALEMBANG, NUSALY – Di ruang Lawang Jabo Command Center, sebuah layar besar menampilkan wajah-wajah birokrat dari seluruh penjuru Nusantara. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Afrizal Hasyim, bersama jajaran Bappeda Litbang tampak serius menyimak instruksi teknis yang terpancar dari pusat. Mereka tengah terlibat dalam upaya nasional untuk menyamakan “bahasa” pembangunan melalui aplikasi E-Monev Bappenas.

Pelatihan teknis yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas RI ini bukan sekadar urusan administratif rutin. Bagi Pemerintah Kota Palembang, partisipasi ini adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap keringat pembangunan di Bumi Sriwijaya tercatat secara akurat dalam rapor indikator kinerja pembangunan nasional (Prosn). Selama ini, tantangan terbesar dalam monitoring dan evaluasi pembangunan sering kali terletak pada disparitas standar format pelaporan antarwilayah.

Melalui sistem E-Monev, setiap daerah kini dipaksa untuk meninggalkan cara-cara konvensional dan beralih ke sistem yang lebih sistematis, transparan, dan berbasis hasil. Ketepatan waktu dan akurasi data menjadi harga mati, karena data yang diinput akan menjadi kompas bagi pengambilan kebijakan di tingkat pusat.

Integrasi Menghapus Sekat Data

Afrizal Hasyim menegaskan bahwa kualitas tata kelola pembangunan daerah sangat bergantung pada sejauh mana data tersebut dapat divalidasi dan dipertanggungjawabkan. Di dalam sesi pelatihan, tim teknis Bappenas membedah mekanisme pelaporan mulai dari tahap penginputan, validasi, hingga finalisasi laporan.

“Dengan pemahaman yang sama, kita dapat memastikan bahwa setiap laporan kinerja yang disampaikan sesuai dengan standar nasional,” ujar Afrizal. Komitmen ini penting, mengingat data pembangunan yang akurat akan meminimalkan risiko kebijakan yang salah sasaran (misleading policy) akibat informasi yang tidak sinkron antara daerah dan pusat.

Transformasi digital melalui E-Monev ini diharapkan mampu menciptakan iklim pembangunan yang lebih akuntabel. Palembang, sebagai salah satu kota metropolitan di Sumatera, memegang peran penting dalam memberikan data yang berkualitas guna mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan integrasi ini, sinkronisasi data bukan lagi sekadar wacana, melainkan prasyarat mutlak bagi efektivitas pembangunan.

Ke depan, tantangan sesungguhnya adalah konsistensi petugas teknis di lapangan. Sistem secanggih apa pun akan tumpul jika akurasi data di tingkat dasar tidak terjaga. Namun, langkah yang diambil Pemkot Palembang di Lawang Jabo ini setidaknya telah meletakkan fondasi bahwa pembangunan tidak boleh hanya dikerjakan, tetapi juga harus bisa diukur dengan standar yang presisi. (desta)