Muba Jemput Bola Kebijakan di Kemendagri

Sinkronisasi otonomi daerah menjadi kunci bagi kabinet Toha-Rohman untuk mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih lincah.

JAKARTA, NUSALY – Membangun daerah tidak bisa dilakukan dengan mengurung diri. Harmonisasi antara pusat dan daerah adalah harga mati agar kebijakan tidak berujung tumpang tindih. Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) di bawah komando Bupati HM Toha Tohet, S.H., melakukan langkah taktis. Mereka mendatangi jantung kebijakan otonomi daerah di Jakarta, Kamis (1/4/2026).

Sekretaris Daerah Muba, Drs. Syafaruddin, M.Si., memimpin delegasi menuju kantor Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Mereka diterima langsung oleh Dirjen Otda, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. Audiensi ini bukan sekadar silaturahmi formal. Ini momentum strategis bagi Muba untuk menyelaraskan ritme pembangunan daerah dengan visi nasional.

Birokrasi yang Adaptif

Toha-Rohman ingin birokrasi Muba tidak hanya bekerja secara rutin. Mereka harus adaptif. Syafaruddin menegaskan bahwa otonomi daerah harus mampu merespons kebutuhan rakyat secara instan. Lewat koordinasi intensif ini, Muba ingin memastikan setiap inovasi tata kelola pemerintahan tetap berpijak pada koridor regulasi yang kuat.

“Kami menjemput arahan langsung dari Kemendagri. Intinya, otonomi di Muba harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tapak,” tegas Syafaruddin. Baginya, sinkronisasi adalah kunci. Daerah harus mampu berinovasi tanpa hambatan administratif di kemudian hari.

Sinergi Tanpa Sekat

Langkah proaktif ini mendapat apresiasi tinggi. Dirjen Otda, Cheka Virgowansyah, yang paham betul dinamika Sumatera Selatan, memuji inisiatif Pemkab Muba. Menurutnya, koordinasi yang intensif seperti ini sangat jarang dilakukan secara konsisten oleh daerah lain.

“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci efektivitas pelayanan publik. Kami sangat mengapresiasi langkah Muba. Penguatan kapasitas dan konsistensi menjalankan regulasi akan membuat Muba unggul dalam otonomi,” ungkap Cheka. Ia menekankan bahwa keberhasilan daerah bergantung pada sejauh mana pimpinannya mampu menjaga harmonisasi dengan kebijakan pusat.

Kehadiran Kabag Tata Pemerintahan Firdaus Paku Alam dalam rombongan mempertegas aspek teknis dari diplomasi ini. Sesuai instruksi Bupati Toha Tohet, setiap program pembangunan di Muba harus “berlari” namun tetap dalam jalur hukum yang benar.

Hasil audiensi ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh organisasi perangkat daerah di Musi Banyuasin. Dengan dukungan dan restu dari Kemendagri, Muba kini semakin percaya diri untuk melahirkan terobosan birokrasi yang lebih segar, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Diplomasi ke Jakarta ini membuktikan bahwa Muba siap menjadi pemain utama dalam peta pembangunan nasional. (*/dhi)