Defisit APBN 2026 Melebar Demi Pacu Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen

JAKARTA, NUSALY — Pemerintah dan DPR RI menyepakati perluasan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Keputusan ini diambil untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi agar mencapai target 5,4 persen. Defisit anggaran pada Rancangan APBN 2026 disepakati naik sebesar Rp 50,3 triliun. Angka ini setara dengan 0,20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dari usulan awal Rp 638,8 triliun menjadi Rp 689,1 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa meskipun target defisit meningkat, pengelolaan APBN 2026 akan tetap hati-hati. Ia menekankan bahwa angka tersebut masih dalam batas aman yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu di bawah 3 persen.

“Itu enggak apa-apa, itu masih di bawah 3 persen,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Purbaya menambahkan bahwa pelebaran defisit tahun depan merupakan sebuah langkah strategis. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. “Jadi enggak usah takut, kita tetap hati-hati,” ucapnya, memberikan jaminan kepada publik mengenai kebijakan fiskal yang diambil.

Pelebaran Defisit: Pilihan Strategis untuk Kesejahteraan

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan rincian di balik pelebaran defisit ini. Defisit APBN 2026 melebar karena kenaikan belanja negara sebesar Rp 56,2 triliun. Dari jumlah tersebut, kenaikan terbesar dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 43 triliun.

“Itu kan konsekuensi, tadi kan kita sudah menambah yang Rp 43 triliun, lalu juga kita tambah sedikit di belanja pusatnya sehingga defisitnya melebar,” jelas Febrio.

Keputusan untuk menaikkan anggaran TKD menjadi poin penting dalam kebijakan ini. Peningkatan belanja yang signifikan di tingkat daerah diharapkan dapat menstimulasi perekonomian lokal. Ini akan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari bawah. Alokasi dana yang lebih besar ke daerah juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk pemerataan pembangunan, tidak hanya terpusat di ibu kota.

Febrio juga menegaskan bahwa rasio defisit APBN 2026, yang sebesar 2,68 persen, masih di bawah proyeksi realisasi defisit APBN 2025, yang diperkirakan sebesar 2,78 persen. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengambil langkah ekspansif, tetapi juga tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam mengelola fiskal negara.

Keseimbangan antara Ambisi dan Kehati-hatian Fiskal

Kebijakan pemerintah untuk memperlebar defisit APBN menunjukkan sebuah keseimbangan antara ambisi ekonomi dan kehati-hatian fiskal. Di satu sisi, pemerintah berani mengambil risiko dengan defisit yang lebih besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Langkah ini menunjukkan keyakinan bahwa investasi pemerintah, terutama melalui transfer ke daerah, akan memberikan multiplier effect yang signifikan.

Peningkatan belanja untuk TKD adalah strategi yang cerdas. Ini adalah cara langsung untuk menyuntikkan dana ke berbagai sektor ekonomi di seluruh provinsi. Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lokal, program-program sosial, atau stimulus UMKM. Dampaknya diharapkan dapat mendorong konsumsi dan investasi di tingkat lokal.

Meskipun demikian, kebijakan ini juga memiliki risiko. Pelebaran defisit akan meningkatkan utang pemerintah, yang perlu dikelola dengan bijak. Namun, jaminan dari Menteri Keuangan bahwa pengelolaan akan dilakukan secara hati-hati, serta perbandingan rasio defisit yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, memberikan sinyal positif. Ini adalah upaya untuk menunjukkan kepada investor dan pasar bahwa pemerintah memiliki rencana yang matang dan terukur.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada efektivitas belanja pemerintah, terutama di daerah. Jika dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran, pelebaran defisit APBN 2026 akan menjadi investasi jangka panjang yang membawa kemajuan nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (awn)