Akselerasi Infrastruktur dan Layanan Terpadu Mulai Dirasakan Warga OKI

PANGKALAN LAMPAM, NUSALY — Pemerataan pembangunan dan kemudahan akses layanan dasar menjadi tantangan utama di wilayah perairan dan daratan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Memasuki tahun pertama masa kepemimpinan Bupati Muchendi Mahzareki dan Wakil Bupati Supriyanto, upaya optimalisasi infrastruktur dan pelayanan publik mulai menunjukkan progres yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa.

Salah satu fokus utama adalah perbaikan aksesibilitas di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam. Infrastruktur jalan yang memadai kini mempermudah mobilitas warga, baik untuk keperluan ekonomi maupun akses kesehatan.

“Dulu kalau mau ke pasar atau berobat, jalannya rusak. Sekarang aksesnya lebih cepat dan tidak terlalu melelahkan,” ujar Nafsiah (60), warga Desa Air Pedare, saat mengakses layanan kesehatan di Kantor Camat Pangkalan Lampam, Kamis (17/12/2025).

Pembangunan Jalan Terpanjang dalam Lima Tahun

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, mengungkapkan bahwa di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah kabupaten berhasil merealisasikan pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 198,2 kilometer. Capaian ini tercatat sebagai pembangunan jalan terpanjang di OKI dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Khusus untuk perbaikan tujuh ruas jalan strategis di empat kecamatan—yakni Sirah Pulau Padang, Pampangan, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan—pemerintah daerah mengucurkan anggaran sebesar Rp 66 miliar. Dana tersebut bersumber dari Bantuan Gubernur Sumatera Selatan (Bangub).

“Meskipun belum mencapai 100 persen dari total kebutuhan wilayah, masyarakat sudah mulai merasakan manfaat nyata dari konektivitas ini. Kami terus berupaya mencari dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat di Jakarta agar pembangunan infrastruktur dapat terus berlanjut,” kata Muchendi.

Inovasi “Lentera Desa” Dekatkan Birokrasi ke Masyarakat

Selain infrastruktur fisik, Pemkab OKI juga menginisiasi program layanan terpadu bertajuk “Lentera Desa”. Program ini merupakan upaya jemput bola untuk memberikan pelayanan administratif di tingkat kecamatan, mulai dari pengurusan KTP, kartu pencari kerja, hingga aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah.

Kemudahan ini dirasakan oleh Annisa (17), seorang warga desa yang dapat menyelesaikan pengurusan dokumen kependudukan dan Kartu Kuning secara cepat di lokasi yang sama. Bagi Muchendi, program ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan kanal untuk menyerap aspirasi warga secara langsung.

“Lentera Desa adalah cara kami hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan, sekaligus mendengar masukan untuk perbaikan kualitas birokrasi ke depan,” tuturnya.

Di sisi lain, penguatan internal birokrasi juga tetap menjadi perhatian dengan memastikan pembayaran gaji pegawai, kepala desa, dan perangkat desa tetap tepat waktu. Dengan kepastian hak-hak aparatur, diharapkan semangat melayani masyarakat tetap terjaga di seluruh lini pemerintahan desa.

(puputzch)