Kayuagung, NUSALY — Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan tugas dan program pemerintah daerah merupakan bagian fundamental dari sistem akuntabilitas. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), proses tersebut baru saja berlangsung melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKI Tahun Anggaran 2024. Menanggapi laporan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Pansus-pansus DPRD, Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, memberikan tanggapannya.
Bupati OKI respon kritik DPRD yang disampaikan dalam forum resmi DPRD, menunjukkan kesediaan pihak eksekutif untuk menerima masukan demi perbaikan kinerja di masa mendatang.
Tanggapan Bupati OKI tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD OKI dengan agenda laporan Pansus atas LKPJ Bupati OKI Tahun Anggaran 2024.
Rapat penting ini berlangsung pada hari Jumat sore, 25 April 2025, kemarin, di Gedung DPRD OKI di Kayuagung.
Dalam forum tersebut, Bupati Muchendi Mahzareki menyikapi berbagai catatan kritis dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pansus-pansus DPRD sebagai hasil pendalaman mereka terhadap dokumen LKPJ.
Bupati Sepakati Rekomendasi dan Tegaskan Disiplin Kehadiran Pimpinan OPD
Dalam tanggapannya di hadapan jajaran DPRD OKI, Bupati H. Muchendi Mahzareki menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten OKI menerima masukan yang telah disampaikan.
Beliau menyatakan kesepakatannya atas beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD OKI dalam rapat paripurna tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa ada kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif mengenai beberapa area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
Salah satu sorotan yang mendapatkan tanggapan spesifik dan penekanan tegas dari Bupati Muchendi adalah mengenai kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam setiap agenda rapat bersama DPRD.
Isu ini sebelumnya mencuat dalam laporan Pansus I dan III DPRD OKI yang menyoroti ketidakhadiran beberapa camat dalam rapat pembahasan LKPJ serta belum diserahkannya LKPJ oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) OKI, yang menjadi cerminan kurangnya kooperasi dan kepatuhan dalam proses pelaporan.
Merespons catatan Pansus I dan III yang menyoroti ketidakhadiran tiga camat dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang belum menyampaikan LKPJ 2024, Bupati Muchendi menegaskan pentingnya kehadiran langsung pimpinan OPD.
Beliau menyatakan setuju sepenuhnya bahwa rapat dengan DPRD merupakan forum yang sangat penting.
“Saya setuju sepenuhnya bahwa rapat dengan DPRD adalah forum penting yang memerlukan kehadiran pimpinan OPD,” terang Bupati Muchendi.
Ia menyampaikan pernyataan ini disela-sela Rapat Paripurna laporan Pansus, menunjukkan urgensi masalah tersebut baginya.
Sebagai tindak lanjut langsung terhadap persoalan kehadiran pimpinan OPD, Bupati Muchendi menyatakan telah mengambil langkah internal.
Beliau telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawahnya bahwa ke depan tidak boleh lagi ada OPD yang hanya mengirim perwakilan dalam rapat-rapat bersama DPRD.
Bupati menekankan bahwa kehadiran pimpinan OPD secara langsung sangat krusial untuk akuntabilitas dan efektivitas pembahasan.
“Setiap kepala OPD harus hadir dan bertanggung jawab langsung terhadap kinerjanya,” tegasnya, menyoroti bahwa kepala OPD lah yang paling memahami detail teknis dan kebijakan terkait kinerja unit kerjanya.
Tanggapi Serius Kritik Terhadap Camat dan Kepala OPD
Selain persoalan kehadiran pimpinan OPD dalam rapat, Bupati Muchendi Mahzareki juga menanggapi kritik yang disampaikan oleh DPRD terkait kinerja pelaporan dan komunikasi perangkat daerah secara umum.
Beliau menyatakan bahwa pihaknya menanggapi serius kritik terhadap camat dan kepala OPD yang dinilai kurang maksimal dalam pelaporan dan komunikasi dengan lembaga legislatif. Kritik ini penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas interaksi dan pelaporan antara eksekutif dan legislatif.
DPRD, sebagaimana disebutkan dalam materi sumber, meminta agar ke depan semua OPD di lingkungan Pemkab OKI dapat lebih kooperatif dalam berinteraksi dengan DPRD dan mematuhi mekanisme pelaporan yang telah ditentukan.
Mekanisme pelaporan, termasuk penyampaian LKPJ OPD dan kehadiran dalam rapat untuk memberikan keterangan, adalah bagian penting dari siklus akuntabilitas pemerintahan.
Muchendi mengakui peran vital camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
“Camat adalah ujung tombak di lapangan,” ujar Muchendi, menggambarkan posisi strategis camat yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemerintahan di wilayahnya.
Beliau mengindikasikan bahwa catatan kritis DPRD terkait kinerja dan komunikasi camat tersebut sudah menjadi catatan bagi pihak Pemkab OKI untuk ditindaklanjuti.
Sinergi untuk Kemajuan OKI dan Komitmen Pelayanan Berkualitas
Menjelang akhir pernyataannya dalam Rapat Paripurna, Bupati H. Muchendi Mahzareki menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran DPRD OKI, menunjukkan pentingnya kerja sama yang baik antara kedua lembaga.
Beliau mengajak seluruh jajaran DPRD OKI untuk terus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan OKI. Sinergi ini penting dalam perumusan kebijakan, penganggaran pembangunan, dan pengawasan yang konstruktif.
Bupati memandang setiap kritik dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD sebagai bahan perbaikan bagi pihaknya.
Hal ini menunjukkan sikap terbuka eksekutif terhadap masukan dari legislatif, menjadikan kritik sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja.
Bupati Muchendi menegaskan kembali komitmennya dalam memimpin Pemkab OKI. Ia tetap berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Tiga pilar ini menjadi fokus utama pemerintahan Bupati dalam upaya mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten OKI.
LKPJ sebagai Instrumen Penilaian dan Perbaikan Tata Kelola
Sementara itu, di sisi legislatif, Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko, memberikan pandangannya mengenai makna dan pentingnya Rapat Paripurna pembahasan LKPJ Bupati. Beliau mengatakan bahwa Rapat Paripurna DPRD OKI tersebut merupakan bagian penting dalam siklus pemerintahan daerah.
Menurut Farid Hadi Sasongko, dalam siklus ini, LKPJ Bupati memiliki peran krusial. LKPJ menjadi dasar penilaian kinerja tahunan kepala daerah oleh DPRD.
Melalui evaluasi LKPJ, DPRD dapat menilai sejauh mana program dan anggaran yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang diharapkan. Selain itu, LKPJ juga berfungsi sebagai instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan.
Proses pembahasan LKPJ oleh DPRD, dengan segala kritik dan rekomendasinya, memberikan masukan berharga bagi eksekutif untuk memperbaiki sistem, prosedur, dan efektivitas kerja mereka di masa mendatang.
Pandangan Ketua DPRD ini menguatkan pentingnya proses pembahasan LKPJ sebagai mekanisme akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.
Respons positif Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki terhadap kritik dan rekomendasi DPRD, serta penegasan komitmen perbaikan di jajaran perangkat daerah, menunjukkan adanya dinamika checks and balances yang konstruktif di Kabupaten OKI.
Sikap terbuka eksekutif dalam menerima masukan dari legislatif dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan disiplin dan koordinasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan pada akhirnya, membawa dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten OKI. (dhi)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
