Jalan Poros Cengal–Sungai Menang Rusak, Ujian Konektivitas dan Kemitraan di OKI

OGAN KOMERING ILIR, NUSALY — Isu konektivitas infrastruktur di wilayah sentra komoditas kembali menjadi sorotan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Cengal dan Sungai Menang, khususnya di titik Dusun Rimba Naning, Desa Sido Mulyo, mengalami kerusakan parah setelah diterpa intensitas hujan tinggi dan dilintasi kendaraan bermuatan melampaui batas tonase.

Peristiwa ini bukan sekadar insiden kerusakan jalan, melainkan cermin dari tantangan struktural yang dihadapi daerah-daerah penghasil komoditas: konflik antara kebutuhan distribusi ekonomi berkapasitas tinggi dengan keterbatasan daya dukung infrastruktur publik.

Menyikapi kondisi yang mengancam terputusnya logistik masyarakat, Bupati OKI, H. Muchendi, langsung meninjau lokasi kerusakan pada Jumat (12/12/2025). Dalam tinjauan tersebut, Bupati Muchendi menggarisbawahi urgensi penanganan cepat untuk menjaga konektivitas, terutama bagi angkutan bahan pokok.

“Untuk penanganan darurat, Dinas PUPR menyiagakan alat berat di lokasi guna menjaga konektivitas wilayah dan mencegah kerusakan meluas,” ujar Muchendi. Ia menambahkan bahwa meskipun anggaran perbaikan permanen telah disiapkan, pekerjaan fisik harus menunggu kondisi cuaca benar-benar membaik.

Analisis Kritis Faktor Kerusakan Jalan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKI mencatat area kerusakan parah mencakup kurang lebih 200 meter di wilayah Rimba Naning dan Talang Udian. Kerusakan ini, yang ditandai dengan badan jalan tergenang air dan berlumpur, dipicu oleh dua faktor utama yang saling memperkuat.

1. Beban Berlebih (Over-dimension, Over-loading/ODOL): Kerusakan akseleratif disebabkan oleh truk angkutan sawit dan karet dari Kecamatan Cengal yang secara kontinu melintas dengan muatan jauh melebihi batas tonase yang diizinkan. Perhitungan teknis menunjukkan bahwa jalan poros standar kabupaten seringkali hanya didesain untuk menahan beban gandar tertentu. Pelanggaran batas ini menyebabkan kelelahan material jalan lebih cepat dari masa pakainya.
2. Tingginya Intensitas Hujan: Musim penghujan di Sumatera Selatan, yang mencapai puncaknya pada Desember, memperparah kondisi. Air yang meresap ke lapisan dasar jalan (subgrade) memperlemah daya dukung tanah, membuat jalan cepat ambrol saat dilintasi muatan berat.

Kasus Cengal–Sungai Menang mengulang pola kerusakan yang lazim terjadi di daerah lumbung komoditas, di mana disiplin tonase menjadi PR utama pemerintah daerah.

Model Kemitraan Publik-Swasta (KPS) Darurat

Untuk mengatasi krisis konektivitas, Bupati Muchendi segera melakukan koordinasi dengan pihak swasta yang beroperasi di wilayah tersebut, yaitu PT Sampoerna Agro. Melalui sambungan telepon, Bupati secara spesifik meminta agar manajemen PT Sampoerna Agro membuka akses jalan perusahaan di Kebun Telaga Hikmah Empat untuk digunakan sementara sebagai jalur alternatif masyarakat.

“Jalur perusahaan agar dibuka sementara terutama untuk angkutan bahan pokok, agar aktivitas masyarakat tetap berjalan,” pinta Bupati Muchendi kepada Manager Area PT Sampoerna Agro, Eldy Nuzan.

Langkah ini merupakan implementasi nyata dari konsep Kemitraan Publik-Swasta (KPS) darurat dan Corporate Shared Value di bidang infrastruktur. Ketika infrastruktur publik gagal berfungsi akibat faktor alam dan ekonomi, peran perusahaan besar yang memiliki akses jalan berstandar lebih baik menjadi sangat vital sebagai penjamin kelancaran logistik dan stabilitas harga bahan pokok. Model kemitraan ini layak menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain di wilayah penghasil komoditas.

Imbauan dan Keberlanjutan Jalur Alternatif

Meskipun PT Sampoerna Agro telah setuju membuka akses jalannya, Bupati Muchendi menekankan pentingnya disiplin muatan bagi para pengemudi truk, khususnya angkutan sawit dan karet. Imbauan ini sangat penting:

“Jika muatan berlebih, bukan tidak mungkin jalan alternatif ini juga rusak,” tegas Muchendi.

Pernyataan ini bukan sekadar peringatan, tetapi pengingat bahwa solusi darurat ini bergantung pada tanggung jawab kolektif. Kerusakan jalur alternatif milik swasta akan melumpuhkan total distribusi, membawa dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Oleh karena itu, penanganan di OKI ini bukan hanya tentang perbaikan 200 meter jalan yang rusak, tetapi juga tentang penguatan regulasi pengawasan tonase secara permanen dan membangun kesadaran bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pengemudi agar infrastruktur—baik publik maupun swasta—tetap berkelanjutan. ***