Pemkab OKI dan BPKP Tingkatkan Kapasitas Perangkat Desa Kelola Keuangan Akuntabel

OKI, NUSALY – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa tahun 2025, yang digelar di Pendopo Kabupaten pada Kamis (7/8).

Kegiatan ini menjadi wadah diskusi penting bagi seluruh kepala desa se-Kabupaten OKI untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka dalam tata kelola keuangan desa, yang merupakan kunci utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Desa sebagai Jantung Pembangunan Bangsa

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat melalui BPKP. Ia menegaskan bahwa desa memiliki peran sentral dalam kemajuan suatu bangsa.

“Desa ini adalah jantungnya bangsa. Kalau kita bicara pembangunan, maka pembangunan yang dimulai dari desa akan menentukan masa depan daerah dan negara kita,” ujar Muchendi.

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data dan pelaporan yang terintegrasi. Dengan 314 desa di OKI yang terus didorong untuk lebih mandiri, Muchendi berharap tata kelola keuangan desa menjadi lebih tertib dan akuntabel.

“Kami ingin tata kelola keuangan desa semakin tertib dan akuntabel. Data harus diperbarui, perencanaan harus matang, agar pembangunan benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Dukungan Pusat untuk Pembangunan Desa yang Partisipatif

Workshop ini tidak hanya menjadi ajang diskusi lokal, tetapi juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang kompeten, seperti Anggota DPD RI Hj. Amalia Sobli, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP Dr. Arman Sahri Harahap, Direktur Perencanaan Kemendes Suherman, serta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel Rahmadi Murwanto.

Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, Supriyadi, menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam memperhatikan pengelolaan keuangan desa. BPKP hadir sebagai mitra yang mendampingi, bukan sekadar mengawasi.

“BPKP hadir bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga mendampingi desa agar mampu mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ungkap Supriyadi.

Ia menambahkan, evaluasi ini sangat penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Workshop ini diharapkan mampu mendorong desa menjadi motor utama pembangunan daerah secara berkesinambungan dan partisipatif. ***