Terobosan Keadilan! OKI Raih Penghargaan Kemenkum RI: Seluruh Desa Kini Punya Pos Bantuan Hukum Gratis, Tak Ada Lagi Warga Termarjinalkan!

PALEMBANG, NUSALY – Sebuah terobosan signifikan dalam pemerataan akses keadilan di Indonesia datang dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Hari ini, Kabupaten OKI secara resmi menerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) atas komitmen luar biasa mereka dalam mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya.

Penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, kepada Bupati OKI H. Muchendi di Griya Agung Palembang, Senin (28/7/2025). Momen ini menjadi bagian dari rangkaian acara bersejarah peresmian 3.258 Posbankum se-Sumatera Selatan dan pembukaan pelatihan ribuan paralegal. Dengan 327 Posbankum yang telah diresmikan di Kabupaten OKI, mencakup 100 persen seluruh desa dan kelurahan, inisiatif ini menempatkan OKI sebagai salah satu kabupaten terdepan dalam pemerataan akses hukum di Indonesia.

Posbankum: Jawaban Nyata untuk Akses Keadilan Rakyat Kecil

Pos Bantuan Hukum atau Posbankum adalah layanan hukum berbasis komunitas yang didirikan langsung di tingkat desa dan kelurahan, menjadikannya garda terdepan dalam mendekatkan hukum kepada masyarakat. Tujuannya mulia: menyediakan akses keadilan yang mudah dijangkau melalui penyuluhan, konsultasi, mediasi, hingga pendampingan hukum oleh paralegal dan advokat secara cuma-cuma alias gratis.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap keadilan,” ujar Bupati OKI, H. Muchendi, usai menerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa program ini menjawab kebutuhan mendasar warga. “Tidak semua warga mampu membayar jasa hukum, dan Posbankum menjawab kebutuhan itu di tingkat desa.”

Bupati Muchendi menyampaikan bahwa hadirnya Posbankum di seluruh wilayah OKI bukan sekadar program simbolis, melainkan bagian dari misi besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat rentan. “Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga OKI yang tertinggal dalam mendapatkan perlindungan hukum,” tambahnya dengan penuh komitmen.

Apresiasi dari Pusat dan Provinsi: OKI sebagai Role Model

Langkah strategis Pemkab OKI ini juga mendapat apresiasi tinggi dari Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan, “Apa yang dilakukan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Program ini harus menjadi role model bagi wilayah lainnya di Indonesia.”

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, juga menilai keterlibatan aktif pemerintah daerah, seperti yang dicontohkan OKI, sangat menentukan keberhasilan reformasi akses keadilan. “Kami mengapresiasi langkah cepat seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bisa hadir langsung di tengah persoalan masyarakat dengan solusi konkret,” ujarnya.

Tak hanya itu, acara peresmian Posbankum dan pembukaan pelatihan paralegal ini juga mencatatkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pembentukan Posbankum secara serentak di seluruh desa dan kelurahan se-Sumsel. Ribuan paralegal dari berbagai latar belakang mengikuti pelatihan yang bertujuan membekali mereka dengan keterampilan dasar hukum untuk membantu masyarakat secara langsung.

Kemenkum menegaskan bahwa keberadaan Posbankum akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia akademik, organisasi bantuan hukum, dan perangkat desa. Kabupaten OKI, melalui kepemimpinan Bupati Muchendi, menjadi contoh nyata sinergi yang produktif antara pusat dan daerah dalam mewujudkan keadilan untuk semua. Ini adalah langkah konkret menuju masyarakat yang lebih sadar dan berdaya hukum. (puputzch)