OKI, Nusaly.com – Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tak main-main dalam memberantas korupsi. Berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemkab OKI tengah gencar memetakan area-area rawan korupsi di berbagai sektor strategis. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi terintegrasi yang dicanangkan pemerintah daerah.
Fokus Pemetaan Sektor Strategis
Tak tanggung-tanggung, pemetaan ini menyasar sektor-sektor krusial seperti perencanaan, pengadaan barang dan jasa, penanaman modal dan perizinan, optimalisasi pajak, manajemen ASN, manajemen BMD, pengawasan APIP, hingga tata kelola desa.
Untung Wicaksono, Koordinator Wilayah Sumatera I Supervisi dan Pencegahan KPK, menegaskan komitmen KPK tak hanya dalam penindakan, tapi juga pencegahan korupsi.
“Kehadiran kami di sini untuk memperbaiki, mendampingi, dan membuka ruang konsultasi bagi Pemkab OKI,” ujarnya saat pertemuan dengan jajaran Pemkab OKI di kantor Bupati, Rabu (26/6). Pendampingan KPK kali ini mencakup aset, pendapatan daerah, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa.
MCP: Alat Ukur Keberhasilan Pencegahan Korupsi
Komitmen Pemkab OKI dalam pencegahan korupsi tak luput dari pemantauan KPK. Melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), KPK telah melihat progres positif. Bahkan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pun turut mengonfirmasi ketepatan MCP.
“Komitmen, perubahan sistem, dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik adalah tiga kunci utama dalam pencegahan korupsi,” ungkap Wicaksono.
Apresiasi Pemkab OKI terhadap KPK
Penjabat Bupati OKI, Asmar Wijaya, menyampaikan apresiasinya atas dukungan aktif KPK dalam upaya pencegahan korupsi. “MCP yang dikembangkan KPK menjadi alat yang ampuh untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tutur Asmar.
Hasil MCP OKI Melebihi Target
Capaian MCP Kabupaten OKI tahun 2023 tercatat sebesar 82%, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 77%.
“Kami terus berupaya memperbaiki diri, memastikan pencegahan korupsi bukan sekadar pemenuhan administrasi, tapi benar-benar terimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten OKI,” tegas Asmar.
Target MCP 2024: Lebih Tinggi Lagi
Tak berhenti di situ, Asmar juga menginstruksikan OPD pengampu untuk menindaklanjuti indikator dan subindikator MCP. “Dengan pemahaman yang sama, kita dapat memenuhi target MCP tahun 2024 yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Kolaborasi KPK dan Pemkab OKI dalam pemetaan area rawan korupsi menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan fokus pada sektor-sektor strategis dan pemanfaatan MCP sebagai alat ukur, OKI optimistis dapat mencapai target pencegahan korupsi yang lebih tinggi di tahun 2024. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
