Bawaslu OKI Rekomendasikan PSU di Dua TPS Pilkada 2024, Upaya Jaga Transparansi dan Keadilan

Kayuagung, NUSALY.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 2024 kembali mendapat sorotan setelah Bawaslu OKI mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keputusan ini diambil menyusul temuan pelanggaran administratif yang dianggap cukup serius, yang melibatkan pemilih tidak memenuhi syarat di TPS tersebut.

Dua TPS dengan Pelanggaran Serius

Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, menyebutkan bahwa dua TPS yang direkomendasikan untuk PSU adalah TPS 01 Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, dan TPS 01 Desa Kerta Mukti, Kecamatan Air Sugihan. Keputusan ini didasarkan pada hasil pengawasan langsung dan investigasi terkait pelanggaran administrasi dalam proses pemungutan suara.

“Kami menemukan kasus pemilih menggunakan KTP luar daerah tanpa surat pindah memilih,” ungkap Romi dalam konferensi pers, Jumat (29/11/2024). Selain itu, di Desa Kerta Mukti, terdapat pemilih pindahan yang seharusnya hanya mencoblos surat suara Pilgub, tetapi mereka juga mencoblos untuk Pilbup.

Sementara itu, pelanggaran di Desa Gajah Mati melibatkan pemilih ber-KTP Kayuagung yang mencoblos tanpa dokumen pindah memilih. “Di TPS ini, ada tiga pemilih yang melanggar aturan tersebut,” tambah Romi.

Proses Pemantauan TPS Lain

Meski rekomendasi PSU telah diajukan untuk dua TPS, Bawaslu OKI tidak berhenti di sini. Pihaknya terus melakukan pemantauan di TPS lain untuk memastikan tidak ada pelanggaran serupa.

“Kami masih meneliti TPS lain yang diduga bermasalah. Jika ditemukan pelanggaran yang memenuhi syarat PSU, rekomendasi akan kami tambahkan,” tegas Romi.

Langkah ini menunjukkan komitmen Bawaslu OKI dalam menjaga transparansi dan integritas Pilkada. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap suara sah dihitung dengan benar, tanpa manipulasi atau pelanggaran aturan.

KPU OKI Siap Tindak Lanjuti PSU

Rekomendasi PSU dari Bawaslu OKI kini berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKI untuk ditindaklanjuti. PSU harus dilakukan sesuai prosedur dan dalam waktu yang telah ditentukan agar tidak mengganggu tahapan Pilkada lainnya.

“Kami berharap PSU ini bisa menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu,” ujar Romi.

Tantangan dalam Pelaksanaan Pilkada di OKI

Kasus pelanggaran di dua TPS ini mencerminkan tantangan besar dalam pelaksanaan pemilu di wilayah geografis seperti OKI. Desa Kerta Mukti dan Desa Gajah Mati merupakan daerah yang sulit dijangkau, yang sering kali mempersulit pengawasan serta distribusi logistik pemilu.

Namun, menurut Romi, kondisi geografis tidak seharusnya menjadi alasan terjadinya pelanggaran. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemilu berjalan dengan benar, terlepas dari segala tantangan di lapangan,” ujarnya.

PSU sebagai Mekanisme Perbaikan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah mekanisme penting untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam proses pemilu. Dengan PSU, pelanggaran yang ditemukan dapat diminimalkan dampaknya, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

Dalam konteks Pilkada OKI 2024, rekomendasi PSU dari Bawaslu OKI menjadi bukti komitmen untuk mewujudkan pemilu yang adil dan transparan. Selain itu, ini juga menjadi langkah preventif untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Keputusan Bawaslu OKI merekomendasikan PSU di TPS 01 Desa Gajah Mati dan TPS 01 Desa Kerta Mukti adalah langkah konkret untuk menjaga keadilan dalam Pilkada 2024. Meski membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan, PSU diharapkan dapat memastikan bahwa suara sah setiap pemilih dihitung dengan benar.

Komitmen Bawaslu OKI untuk terus memantau TPS lainnya menjadi cerminan betapa pentingnya transparansi dalam setiap tahap pemilu. Dengan keterlibatan semua pihak, baik penyelenggara, pengawas, maupun masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 di OKI dapat berjalan dengan lebih baik dan adil bagi semua. (dhi)