Kerja sama dengan BPJPH RI diarahkan untuk memperluas akses sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Sebanyak 500 UMK ditargetkan mendapat fasilitasi pada tahap awal melalui dukungan KUD dan partisipasi perusahaan.
JAKARTA, NUSALY.COM — Sertifikat halal semakin penting bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), bukan hanya untuk memenuhi ketentuan jaminan produk halal, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Namun, bagi usaha berskala kecil, proses memperoleh sertifikasi masih membutuhkan dukungan, terutama dalam hal pembiayaan dan pendampingan.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berupaya menjawab kebutuhan tersebut melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI. Pemkab OKI menargetkan sebanyak 1.000 UMK memperoleh fasilitasi sertifikasi halal, dengan 500 di antaranya diharapkan dapat diproses pada tahap awal.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab OKI dan BPJPH RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat daya saing produk lokal melalui pemenuhan standar halal.
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki mengatakan, pelaku UMK perlu mendapat dukungan agar mampu memenuhi standar produk dan bersaing di pasar yang semakin terbuka. Sertifikasi halal, menurut dia, dapat menjadi salah satu nilai tambah bagi usaha kecil untuk mengembangkan produknya.
“Kami ingin mempercepat program halal dari tingkat bawah, terutama segmen usaha mikro dan kecil. Masyarakat perlu kita fasilitasi agar mendapatkan sertifikat halal sehingga menjadi daya ungkit bagi usaha mereka untuk naik kelas,” ujar Muchendi.
Pembiayaan Melalui KUD dan Dukungan Perusahaan
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam program ini adalah skema pembiayaannya. Muchendi menjelaskan, fasilitasi sertifikasi bagi 1.000 UMK tersebut tidak direncanakan menggunakan APBD OKI.
Pemkab akan mendorong keterlibatan sejumlah lembaga Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten OKI untuk membantu pembiayaan. Perusahaan juga diajak berpartisipasi, terutama dalam mendukung pelaku UMK yang berada di sekitar wilayah operasional masing-masing.
Skema tersebut membuka ruang keterlibatan berbagai pihak dalam memperluas akses sertifikasi halal. Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran sendiri, tetapi berupaya menghubungkan kebutuhan pelaku usaha dengan dukungan lembaga ekonomi dan dunia usaha.
Menurut Muchendi, partisipasi berbagai pemangku kepentingan itu merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap pengembangan ekonomi daerah.
“Kami telah menugaskan Dinas UMKM dan perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses ini. Kami berharap BPJPH dapat bersama-sama membantu mewujudkan target awal 500 UMK pada tahun ini,” katanya.
Target awal tersebut menjadi tahapan penting sebelum program diperluas hingga menjangkau 1.000 UMK. Karena itu, pendataan calon penerima, koordinasi dengan lembaga pendukung, serta proses fasilitasi menjadi bagian yang menentukan pencapaian sasaran.
Sertifikasi Halal dan Peluang Pasar
Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengapresiasi langkah Pemkab OKI yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan sertifikasi halal bagi pelaku UMK.
Menurut dia, halal kini tidak hanya berkaitan dengan identitas keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kebutuhan pasar. Sertifikasi memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk, baik di pasar nasional maupun internasional.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap pentingnya produk halal. Halal bukan hanya identitas keagamaan, tetapi sudah menjadi kebutuhan pasar dunia. Apa yang dilakukan Pemkab OKI ini patut menjadi contoh dan diikuti pemerintah daerah lainnya,” ujar Ahmad Haikal.
Ia berharap kesepakatan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kemudahan nyata bagi pelaku UMK dalam memperoleh sertifikasi. Dukungan pemerintah daerah melalui pendampingan, pembiayaan, dan edukasi dinilai penting agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan jaminan produk halal.
Kewajiban sertifikasi halal sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam konteks tersebut, fasilitasi bagi UMK menjadi salah satu upaya membantu pelaku usaha mempersiapkan pemenuhan ketentuan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan.
Bagi OKI, keberhasilan program ini nantinya tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang terbit. Lebih jauh, fasilitasi tersebut diharapkan membantu produk UMK lokal memiliki standar yang lebih baik, memperoleh kepercayaan konsumen, dan menjangkau pasar yang lebih luas. ***
