Pemerintah Kabupaten OKU memadukan percepatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan pembebasan BPHTB bagi MBR guna menekan angka kemiskinan daerah.
BATURAJA, NUSALY.COM — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mempertegas komitmennya dalam menyokong program strategis nasional Pembangunan 3 Juta Rumah. Langkah ini diposisikan sebagai salah satu pilar utama untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Bumi Sebimbing Sekundang.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati OKU Ir H Marjito Bachri ST saat membuka Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan 3 Juta Rumah di Ruang Induk Rumah Dinas Bupati OKU, Baturaja, Kamis (6/8/2026).
Forum koordinasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Selatan Ir Novian Aswardani ST MM, Kepala BPS OKU Anugerahani Prasetyowati SST M.Si, Asisten II Setda OKU Hasan HD S.Sos, Kepala Dinas Perkim OKU Ir Muzaim Aliansyah ST, Kepala Bappelitbangda OKU Yoyin Arifianto AP, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Marjito menyampaikan bahwa penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak merupakan syarat mendasar bagi pembangunan kualitas manusia. Rumah tidak sekadar difungsikan sebagai tempat berteduh, melainkan menjadi fondasi utama terciptanya keluarga yang sehat dan produktif.
“Hampir setiap kabupaten di Sumatera Selatan mendapatkan alokasi sekitar 200 unit program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Namun jumlah tersebut tentu belum mencukupi seluruh kebutuhan warga. Oleh sebab itu, Pemkab OKU berkomitmen menambah daya jangkau program agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” ujar Marjito.
Angka Kemiskinan OKU Melandai
Intervensi sektor perumahan ini sejalan dengan tren positif penurunan angka kemiskinan di Kabupaten OKU. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di Kabupaten OKU berhasil ditekan dari 10,68 persen pada tahun 2024 menjadi 10,08 persen pada tahun 2025, atau mengalami penurunan sebesar 0,6 persen.
Marjito menilai capaian tersebut mengindikasikan bahwa kerja terpadu lintas sektor berada pada alur yang tepat. Namun, ia mengingatkan seluruh jajaran birokrasi daerah agar tidak berpuas diri dan terus menjaga konsistensi perbaikan.
“Kemiskinan adalah persoalan lintas sektor. Keberhasilan program pengentasannya sangat bergantung pada validitas data terpadu, percepatan pelaksanaan di lapangan, serta pengawasan yang efektif. Seluruh OPD harus bergerak serentak dan saling terintegrasi,” tegasnya.
Sebagai bentuk kepedulian nyata, Pemkab OKU secara konsisten menjalankan program rehabilitasi RTLH swadaya. Di samping itu, pemerintah daerah juga menerbitkan kebijakan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Monitoring Terpadu Pemprov Sumsel
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumsel Novian Aswardani menjelaskan, kegiatan monitoring terpadu ini dilaksanakan atas arahan Gubernur Sumatera Selatan guna memastikan penanganan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota berjalan beriringan dengan kebijakan provinsi dan pusat.
Pemprov Sumsel mendorong setiap daerah memastikan sasaran penerima bantuan perumahan benar-benar tepat kriteria, sehingga program stimulan pemukiman mampu memberikan dampak ekonomi balikan (multiplier effect) bagi kesejahteraan warga.
Melalui penguatan sinergi antar-lembaga dan integrasi program bantuan sosial, Pemkab OKU optimistis dapat mewujudkan pembangunan pemukiman yang inklusif menuju visi daerah yang Sejahtera, Nyaman, dan Religius (SAYANGI OKU). (ADV/Radit)
