Pemprov Sumsel Godok Skema WFH Guna Tekan Konsumsi BBM Pegawai

Sekda Edward Candra sebut kebijakan satu hari kerja dari rumah bakal beriringan dengan langkah efisiensi listrik dan air di seluruh OPD.

PALEMBANG, NUSALY – Gelombang efisiensi energi mulai menyentuh lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemprov Sumsel kini tengah mengkaji penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara selama satu hari dalam sepekan. Langkah ini diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta mobilitas kendaraan dinas yang selama ini membebani anggaran.

Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu payung hukum resmi dari Jakarta sebelum mengeksekusi kebijakan ini di daerah. Meski regulasi diprediksi terbit dalam waktu dekat, Pemprov Sumsel memilih bergerak cepat dengan melakukan simulasi internal untuk menentukan hari yang paling efektif guna meminimalisir gangguan layanan publik.

Hitung Nilai Efisiensi

Hingga saat ini, besaran angka penghematan secara detail memang belum dikantongi. Namun, logika kebijakannya jelas: dengan satu hari aktivitas kantor ditiadakan, maka konsumsi sumber daya di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) otomatis merosot. Edward Candra memandang kebijakan ini sebagai paket lengkap yang tidak hanya menyasar BBM, tetapi juga pemakaian listrik dan air secara masif.

“Harapannya, kalau bekerja dari rumah, mobilitas kendaraan dinas yang mengonsumsi BBM jelas berkurang. Tapi kita harus hitung dulu berapa detail penghematannya. Bukan cuma BBM, konsumsi listrik dan air juga pasti turun karena aktivitas di kantor kosong selama sehari,” ujar Edward Candra di Palembang, Jumat (27/3/2026).

Penetapan hari WFH akan disesuaikan dengan karakteristik pelayanan di Sumatera Selatan. Pemprov tidak ingin kebijakan penghematan ini justru menghambat urusan masyarakat yang memerlukan kehadiran fisik petugas di lapangan.

Sinyal untuk Sektor Swasta

Kebijakan “ikat pinggang” energi ini nampaknya tidak hanya akan menyasar lingkungan pemerintahan. Edward memberikan sinyal bahwa sektor swasta di Sumatera Selatan kemungkinan besar akan didorong untuk melakukan langkah serupa. Meski kebijakan untuk swasta akan memiliki aturan main tersendiri, arah kebijakan dari pusat menunjukkan tren yang sama demi ketahanan energi nasional.

“Sepertinya arah pusat memang akan menyentuh sektor swasta juga, bukan hanya pemerintah. Jadi, kita akan ikut menyesuaikan regulasi mana yang paling cocok diterapkan di sini, selaras dengan tingkat pusat,” tambahnya.

Langkah Pemprov Sumsel ini menjadi ujian bagi efektivitas digitalisasi birokrasi yang selama ini digemborkan. Jika WFH satu hari mampu menjaga produktivitas sekaligus memangkas biaya operasional kantor secara signifikan, maka kebijakan ini bisa menjadi standar baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih hijau dan efisien di Bumi Sriwijaya. (desta)