Dinas Kesehatan OKU merealisasikan janji penempatan tenaga medis di dalam gedung baru Pustu Pusar senilai Rp854 juta. Namun, pengoperasian sarana kesehatan ini terkesan reaktif tanpa ditopang oleh kesiapan alat medis dasar dan pasokan air layak konsumsi.
BATURAJA, NUSALY – Langkah taktis Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengoperasikan infrastruktur kesehatan baru di tingkat tapak menyisakan persoalan pelik.
Tekanan publik dan sorotan hukum dari Kejaksaan Negeri OKU memaksa Dinas Kesehatan setempat membuka pelayanan Pusat Kesehatan Desa (Pustu) Desa Pusar, Kecamatan Baturaja Barat.
Gedung yang selesai dibangun pada Desember 2025 dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp854.322.149 tersebut kini mulai ditempati oleh dua orang bidan desa, Herliza dan Etrilia.
Kendati pintu bangunan telah terbuka untuk masyarakat sejak dua minggu lalu, aktivitas pelayanan di dalam gedung bermaterial beton kokoh ini berjalan dalam keterbatasan yang ekstrem.
Fasilitas kesehatan yang dirancang memiliki 11 ruang fungsional tersebut rupanya belum dilengkapi dengan instalasi penunjang medis yang memadai dari dinas terkait.
Berdasarkan pantauan di lokasi tapak, seluruh perangkat mebel, meja, kursi, hingga obat-obatan yang ada saat ini merupakan barang pinjaman temporer dari Puskesmas induk.
Krisis air
Ironi terbesar dari pengoperasian gedung baru ini terletak pada tidak tersedianya pasokan air bersih yang menjadi syarat mutlak sanitasi medis. Fasilitas sumur yang disediakan di area Pustu sama sekali tidak dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pelayanan harian karena buruknya kualitas air bawah tanah.
Saat mesin sanyo dicoba, air yang keluar dari jaringan pipa tampak berwarna pekat dan bercampur lumpur, menyerupai warna susu cokelat. Akibat krisis sanitasi ini, petugas medis yang berjaga terpaksa harus mengandalkan pasokan air bersih pemberian dari warga sekitar demi kebutuhan dasar selama jam kerja.
Akses untuk menyambung jaringan pipa air bersih atau ledeng menuju ke gedung baru tersebut juga terhambat jarak yang cukup jauh dari jalur utama desa.
Hambatan struktural ini membuat operasional Pustu bertaraf Integrasi Layanan Primer (ILP) ini lumpuh dari fungsi higienis yang semestinya menjadi standar utama pelayanan klinis.
Cangkang kosong
Selain krisis air bersih, buruknya perencanaan fasilitas juga terlihat dari tidak adanya pengadaan unit pengondisi udara (AC) maupun kipas angin dari anggaran proyek.
Kondisi interior gedung 11 kamar yang sangat pengap dan panas memaksa petugas membawa sendiri kipas angin milik pribadi dari rumah agar ruangan layak ditempati.
Sebanyak 11 kamar fungsional yang dirancang untuk ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), hingga ruang persalinan kini dibiarkan melongpong tanpa fungsi.
Pustu Pusar juga dipastikan tidak dapat melayani pasien rawat inap karena kapasitasnya hanya bertindak sebagai unit perpanjangan administratif dari Puskesmas.
Ketiadaan perangkat alat kesehatan (alkes) permanen membuat ranjang periksa (bed) yang tersedia di ruang utama berstatus sebagai barang pinjaman.
Efek dari minimnya fasilitas operasional ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat kunjungan masyarakat yang baru menyentuh angka tiga pasien dalam dua pekan berjalan.
Kondisi fisik bangunan yang diklaim telah rampung seratus persen oleh pihak ketiga (CV Jembar) juga mulai menunjukkan gejala kerusakan sekunder pada bagian atap.
Saat hujan deras mengguyur wilayah Baturaja Barat, langit-langit lantai bagian depan gedung mengalami kebocoran hebat hingga air merembes masuk melalui sela-sela instalasi lampu utama.
Realisasi reaktif
Kondisi memprihatinkan di dalam Pustu Pusar ini menjadi bukti empiris dari premis cacatnya perencanaan anggaran di Dinas Kesehatan OKU. Pembangunan fisik yang masif dari atas ke bawah terbukti mengabaikan aspek pemeliharaan dan fungsionalitas jangka panjang di tingkat tapak.
Pembersihan semak belukar dan penempatan tenaga medis di awal Mei ini terkesan hanya sebagai alibi birokrasi untuk meredam kritik media dan menghindari audit kemanfaatan oleh aparat penegak hukum.
Menempatkan petugas di dalam gedung bocor yang tidak memiliki air bersih merupakan bentuk pengabaian terhadap kelayakan fasilitas publik.
Dinas Kesehatan OKU dan Komisi III DPRD OKU kini dituntut tidak hanya melihat keterisian tenaga medis di atas kertas laporan administratif.
Pemerintah daerah harus segera mengucurkan anggaran darurat untuk menyuplai alkes permanen dan jaringan air bersih, sebelum cangkang beton mahal itu kembali merana dan ditinggalkan penggunanya. (Jum Radit)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
