Tidak Lulus PPPK, Ratusan Honorer Prabumulih Datangi DPRD Menuntut Keadilan

PRABUMULIH, NUSALY — Ratusan tenaga honorer kategori R3 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih menyuarakan kekecewaan mereka secara langsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, Senin (7/7/2025). Mereka menuntut keadilan dan kejelasan nasib setelah dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II tahun 2025.

Sebanyak 154 orang, yang selama ini mengabdi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Prabumulih, merasa terombang-ambing. Banyak dari mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, namun status non-ASN tetap melekat, dan kini posisi mereka terancam usai pengumuman kelulusan PPPK yang dinilai tidak memihak.

“Kami sudah berupaya maksimal mengikuti proses seleksi, tetapi hasilnya mengecewakan. Tidak ada penjelasan yang jelas mengapa kami tidak lulus,” ujar salah satu honorer yang memilih enggan disebutkan namanya, menggambarkan rasa frustrasi yang meluas.

Nasib Honorer di Ujung Tanduk

Kondisi “menggantung” menjadi kekhawatiran utama para honorer. Tobri, salah seorang honorer yang telah mengabdi 16 tahun di SD Negeri 61 Prabumulih, mengungkapkan kebingungannya karena Surat Keputusan (SK) tugasnya telah berakhir sejak Juni 2025. “Kami menggantung. SK sudah tidak ada, lulus pun tidak. Kalau pun diangkat sebagai honorer paruh waktu, kami siap,” ujarnya, menunjukkan kesediaan untuk tetap mengabdi dalam bentuk apapun.

Para honorer juga secara terbuka mempertanyakan proses seleksi yang mereka nilai tidak adil. Mereka menduga ada ketidakberpihakan dalam sistem, karena banyak di antara mereka yang telah lama mengabdi justru kalah dari peserta yang baru bekerja dua tahun. Mereka berharap, sisa kuota PPPK yang belum terisi, sebanyak 267 formasi, dapat dialokasikan untuk mereka yang belum lulus.

Aspirasi ini disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Prabumulih Deni Victoria, yang turut didampingi oleh Wali Kota H Arlan dan Wakil Wali Kota Franky Nasril.

Kebijakan Pusat dan Risiko Hukum Daerah

Menanggapi keluhan ratusan honorer tersebut, Wali Kota Arlan menjelaskan dilema yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, honorer yang tidak lulus PPPK tahap II memang harus dirumahkan.

“Namun, jika ada rekrutmen baru, mereka akan diprioritaskan. Kami tidak akan membuka penerimaan baru selain dari yang belum lulus ini,” tegas Arlan, mencoba memberikan sedikit harapan.

Lebih lanjut, Wali Kota Arlan mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki celah untuk menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat karena berisiko hukum. “Kalau dilanggar, bisa masuk ranah pidana,” jelasnya, menyoroti konsekuensi berat jika pemda nekat melanggar aturan.

Terkait kapan kebijakan perumahan ini mulai berlaku, Arlan menyarankan agar informasi lebih lanjut ditanyakan langsung kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih. Namun, ia memperkirakan aturan tersebut akan mulai efektif pada Juli 2025.

Kisah ratusan honorer R3 di Prabumulih ini mencerminkan betapa peliknya proses transisi tenaga kerja non-ASN menuju sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema PPPK. Situasi ini menunjukkan adanya celah kebijakan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif untuk menciptakan sistem seleksi yang adil, transparan, dan berpihak pada pengabdian panjang yang telah dijalani para honorer.

Para honorer berharap, perjuangan dan suara mereka di Gedung DPRD tidak sia-sia, dan mendapatkan respons nyata demi masa depan pekerjaan yang lebih pasti. (edi)