Aksi satire digelar di pelataran markas komisi antirasuah di Jakarta. Fakta persidangan di Palembang yang menyeret nama kepala daerah dituntut untuk dibongkar demi asas keadilan hukum.
JAKARTA, NUSALY – Penanganan skandal korupsi pemotongan komitmen fee dana pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) kini ditarik ke pusat perhatian nasional.
Lambannya pengembangan perkara pascavonis majelis hakim terhadap pelaku lapangan memicu gelombang desakan moral agar institusi penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengejar aktor intelektual hulu.
Aksi simbolik bernada protes tersebut dilancarkan oleh aliansi Persatuan Pergerakan Masyarakat OKU (PPM OKU) di halaman depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Alih-alih menggelar orasi massa konvensional, kelompok sipil ini memilih mengirimkan deretan papan bunga satire yang dipasang berjejer di sepanjang jalur lintasan utama gedung antirasuah tersebut.
Langkah taktis ini langsung menyita perhatian publik ibu kota karena memuat pesan-pesan tendensius yang menyindir mandegnya pemeriksaan terhadap pucuk pimpinan eksekutif di Bumi Sebimbing Sekundang.
Satire Hukum
Dua papan bunga berukuran besar menjadi pusat perhatian karena secara terang-terangan mencantumkan nama pejabat publik daerah yang selama ini dinilai kebal hukum oleh masyarakat lokal.
Papan bunga pertama memuat narasi sarkastis: “Terima Kasih KPK Telah Menyelamatkan Keponakan Saya Teddy Meilwansyah/Bupati OKU — Bukan Tito Karnavian”.
Sementara pada papan bunga kedua di sisinya, terpampang tulisan bernada desakan: “Selamat & Sukses KPK Cepat dan Tepat Tindak Lanjut Persidangan — Rakyat Kecil, Tani, Kaum Marginal”.
Perwakilan PPM OKU, Zikirullah, menegaskan bahwa instalasi karangan bunga ini merupakan kulminasi dari keresahan kolektif masyarakat OKU yang melihat adanya indikasi lokalisasi perkara.
KPK dinilai baru berani menyentuh operator teknis di tingkat bawah, sementara figur sentral yang mengendalikan alokasi anggaran daerah belum tersentuh proses hukum sama sekali.
“Ini bentuk keresahan mendalam masyarakat OKU. Publik jangan sampai disuguhkan tontonan penegakan hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pelaku lapangan sudah dihukum, sementara pihak yang diduga kuat menjadi dalang utama di balik sirkulasi fee pokir ini masih bebas tanpa status hukum,” ujar Zikirullah di area luar Gedung KPK.
Fakta Sidang
Gerakan moral di Jakarta ini bergulir sebagai respons langsung pasca-Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis inkrah terhadap dua terdakwa utama, yakni Parwanto dan Robi Vitergo.
Kedua mantan legislator tersebut dijatuhi hukuman masing-masing 4 tahun 10 bulan penjara serta kewajiban membayar denda senilai Rp250 juta subsider 90 hari kurungan materiil.
Namun, PPM OKU mencatat bahwa sepanjang proses pembuktian di muka persidangan Palembang, nama Bupati OKU Teddy Meilwansyah berulang kali disebut dalam lembar berita acara pemeriksaan (BAP) maupun kesaksian di bawah sumpah.
Massa aksi membeberkan lima poin krusial yang muncul dalam persidangan dan wajib ditindaklanjuti oleh penyidik KPK, antara lain:
- Instruksi Menyimpang: Dugaan adanya perintah langsung dari pemegang otoritas wilayah untuk mencairkan dana pokir melalui mekanisme nonprosedural.
- Komunikasi Alokasi: Jejak digital dan komunikasi intensional terkait ploting anggaran pokir berdasarkan afiliasi politik tertentu.
- Kompensasi Kontraktor: Dugaan perintah kepada oknum perantara untuk menghubungi kontraktor rekanan agar mentransfer sejumlah uang tunai sebagai jaminan proyek APBD.
- Gratifikasi Terstruktur: Aliran dana fee proyek yang diduga mengalir secara berjenjang kepada kepala daerah melalui tangan pihak ketiga.
- Setoran THR: Permintaan dana taktis pascapelantikan pejabat baru yang dibebankan kepada para pengusaha jasa konstruksi setempat.
Desak Status
PPM OKU meminta kedeputian penindakan KPK tidak mengabaikan fakta-fakta hukum yang telah tersaji di bawah sumpah pengadilan tersebut. Pendalaman materi persidangan dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas pemberantasan korupsi di daerah.
Hingga Senin siang, deretan karangan bunga kritik tersebut masih berdiri di koridor luar Gedung Merah Putih KPK di bawah pengawasan petugas keamanan internal.
Publik di Sumatera Selatan kini menunggu keberanian lembaga antirasuah untuk menerbitkan surat perintah penyidikan baru guna mengurai peran sentral kepala daerah dalam pusaran korupsi berjamaah ini. (Jum Radit)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
