PALEMBANG, NUSALY – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mendapatkan sorotan positif dari pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Selasa (2/9/2025), Mendagri Tito Karnavian secara khusus mengapresiasi kinerja Pemprov Sumsel yang dinilai sigap dan proaktif menjaga stabilitas di tengah berbagai isu sosial yang berkembang.
Rakor tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sekda Sumsel) H. Edward Candra dari Command Center, Palembang. Acara ini tak hanya membahas fluktuasi harga, tetapi juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan strategis nasional, salah satunya program 3 juta rumah.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga, terutama menjelang bulan September 2025. Di sisi lain, ia juga menyoroti peran proaktif kepala daerah dalam menjaga kondusifitas wilayah dari provokasi isu-isu menyesatkan di media sosial.
Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Sosial
Apresiasi Mendagri secara spesifik ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru. Bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Herman Deru dinilai berhasil mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
Menurut Mendagri, upaya ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya. “Inisiatif kepala daerah sangat penting, karena merekalah yang paling dekat dengan masyarakat dan bisa langsung mengedukasi agar tidak terjebak informasi yang menyesatkan,” ujar Tito, menegaskan pentingnya kepemimpinan di tingkat lokal.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan turut memaparkan kondisi terkini harga pangan, khususnya beras dan gabah. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyampaikan bahwa partisipasi pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan program pembangunan 3 juta rumah berjalan sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa Rakor tersebut tidak hanya fokus pada persoalan jangka pendek seperti inflasi, tetapi juga pada program pembangunan jangka panjang.
Turut hadir mendampingi Sekda Sumsel dalam rakor tersebut, Asisten II Basyarudin Ahmad dan Kepala Dinas Perkim Sumsel H. Novian Aswar. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
