Pemprov Sumsel Paparkan Kinerja Penurunan Kemiskinan dan Penanganan Bencana di Hadapan Komisi VIII DPR RI

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI. Kunjungan ini berfokus pada fungsi pengawasan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebencanaan, serta ekosistem halal. Pertemuan strategis ini berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, pada Jumat (3/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumsel memaparkan berbagai program prioritas, terutama yang menyasar langsung pada upaya penurunan inflasi dan kemiskinan. Pemprov Sumsel menyoroti perlunya sinergi kuat antara pusat dan daerah untuk mengatasi isu-isu sosial yang kompleks.

Pemprov Sumsel Hadapi Komisi VIII: Fokus Paparan pada Isu Sosial Kunci

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, memimpin paparan dengan menekankan pentingnya pendekatan holistik. “Permasalahan seperti kemiskinan dan kebencanaan harus ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan oleh semua sektor terkait,” ujar Sekda.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari fungsi legislatif Komisi VIII DPR RI. Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Ansyori Siregar, mengapresiasi dukungan dan sambutan baik dari Pemprov Sumsel.

Oleh sebab itu, ia menjelaskan bahwa tim memulai kunjungan ini di kantor gubernur untuk mendapatkan penjelasan langsung dari mitra Komisi VIII di Sumsel. Dengan demikian, sinkronisasi program pusat dan daerah dapat terwujud lebih efektif.

Bukti Data BPS: Keberhasilan Pemprov Sumsel Menurunkan Angka Kemiskinan

Pemprov Sumsel menunjukkan hasil positif dari program-program sosial yang telah dijalankan, didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan rilis BPS per 25 Juli 2025, persentase penduduk miskin di Sumsel pada Maret 2025 mencapai 10,15 persen. Angka ini turun signifikan, yaitu 0,36 poin, dari September 2024. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga menurun sebanyak 29,2 ribu orang, menjadi 919,60 ribu orang.

Meskipun demikian, keberhasilan penurunan persentase kemiskinan ini masih menyisakan pekerjaan rumah. Pemprov Sumsel harus menghadapi tantangan realistis terkait kedalaman dan keparahan kemiskinan (yang diukur melalui indeks P1 dan P2). Isu ini memerlukan intervensi program yang lebih spesifik dan dukungan alokasi dana dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Sekda juga memaparkan penanganan bencana banjir yang terjadi di beberapa kabupaten. Pemerintah provinsi telah melakukan berbagai langkah cepat, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan logistik, hingga pendirian dapur umum untuk membantu para korban. Penanganan cepat ini membuktikan kesiapan alokasi anggaran dan tim respons Pemprov Sumsel.

Sinergi Legislatif dan Eksekutif: Dukungan Pusat Menguatkan Penanganan Bencana Daerah

Sekda Edward Candra secara langsung berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. “Kami berharap kepada Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI agar dapat memberikan dukungan serta partisipasi aktif sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” ungkap Sekda.

Oleh karena itu, Ketua Tim Komisi VIII, Ansyori Siregar, menegaskan komitmen tindak lanjut. Tim Komisi VIII akan mengundang mitra kerja Kementerian dan lembaga di tingkat pusat untuk melakukan sinkronisasi program. Bahkan, tim Komisi VIII juga dijadwalkan akan mengunjungi beberapa sentra budidaya, menunjukkan perhatian pada aspek ekonomi sosial.

Dengan demikian, kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ini berfungsi ganda. Pertama, ia mengukuhkan akuntabilitas Pemprov Sumsel atas capaian penurunan kemiskinan. Kedua, kunjungan ini membuka jalan bagi penguatan sinergi legislatif-eksekutif. Sinergi ini akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan sosial dan kebencanaan yang membutuhkan solusi terintegrasi dan pendanaan yang memadai. ***