PALEMBANG, NUSALY – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra, menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Wilayah Sumsel di Ruang Tamu Sekda pada Senin, 21 Juli 2025. Pertemuan ini berfokus pada persiapan strategis menjelang kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) ke Sumsel, serta pembahasan mengenai permintaan fasilitas kantor sementara bagi SPPI untuk memperlancar koordinasi dengan Pemprov Sumsel.
Rapat ini menjadi forum penting bagi kedua belah pihak untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan dan memastikan dukungan optimal dari pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Sekda Edward Candra menjelaskan bahwa fokus utama kunjungan Menko Polhukam di Sumsel mendatang adalah Apel Karhutla. Oleh karena itu, pihaknya saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut terkait jadwal kunjungan untuk agenda lainnya di luar fokus tersebut. Ini menunjukkan prioritas Pemprov Sumsel dalam mengelola isu lingkungan yang krusial.
Menanggapi permintaan fasilitas kantor sementara dari SPPI guna mempermudah koordinasi dengan Pemda Sumsel, Edward Candra menyambut baik usulan tersebut. “Untuk ruangan sementara di Pemda masih belum ada yang kosong, namun di Bappeda ada sejenis mess yang bisa dimanfaatkan. Nanti akan kita lihat lagi bagaimana kondisinya, akan diantar untuk cek secara langsung,” jawabnya, menunjukkan respons positif terhadap kebutuhan SPPI.
SPPI Perjelas Agenda Kunjungan Menko Polhukam dan Kebutuhan Kantor
Sementara itu, Kepala Regional SPPI Provinsi Sumsel, Diana Putri, menjelaskan bahwa sehubungan dengan rencana kunjungan Menko Polhukam pada tanggal 28-29 Juli 2025 untuk meninjau Program Makan Bergizi Gratis, pihaknya akan merekomendasikan lokasi SPPI yang berada di wilayah Seduduk Putih untuk ditinjau.
Diana Putri juga menegaskan bahwa keberadaan fasilitas kantor sementara sangat krusial bagi SPPI untuk mengintensifkan koordinasi mereka, sebelum dibangunkannya Kantor Perwakilan Pusat Gerakan (KPPG) dan Bangunan Gedung Negara (BGN) yang merupakan rencana jangka panjang. Ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak SPPI akan ruang kerja yang representatif.
“Untuk dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) akan dibangun di daerah tertinggal lebih dahulu. Namun, jika ada lahan yang direkomendasikan oleh Pemda, kami akan survei apakah di kecamatan tersebut sudah ada SPPI atau belum,” ungkap Diana Putri, menjelaskan strategi implementasi program yang berfokus pada pemerataan.
Ia juga menambahkan bahwa untuk Kota Palembang, wilayah yang belum memiliki SPPI meliputi Kecamatan Jakabaring, Kertapati, dan Seberang Ulu I. Informasi ini penting untuk pemetaan kerja SPPI di Palembang.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemprov Sumsel dan SPPI dalam mendukung program-program pembangunan untuk mewujudkan visi “Sumsel Maju Terus Untuk Semua,” sebuah komitmen bersama untuk kemajuan daerah. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
