Sekda Sumsel Pimpin Exit Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Soroti Program Tiga Juta Rumah MBR

PALEMBANG, NUSALY – Siklus pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memasuki tahapan penting. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, memimpin Exit Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang juga mencakup uji petik percepatan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pertemuan evaluasi ini berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Palembang, pada Selasa (29/7/2025).

Exit meeting ini merupakan fase krusial dalam siklus pengawasan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi secara mendalam hasil temuan dan rekomendasi yang telah disusun oleh inspektorat. Kehadiran pengawas dari pemerintah pusat dalam pertemuan ini menegaskan keseriusan dalam memastikan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan di tingkat provinsi.

Pertemuan penting ini dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Azwan, M.Si., yang merupakan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri RI). Kehadiran beliau menggarisbawahi dukungan dan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Uji Petik Program Perumahan Rakyat: Fokus Percepatan dan Akuntabilitas

Salah satu agenda utama dalam exit meeting ini adalah pelaksanaan uji petik terhadap percepatan program strategis pemerintah: pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Uji petik ini secara spesifik dilaksanakan di dua wilayah yang menjadi lokasi proyek, yaitu Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan perumahan bagi MBR dapat berjalan sesuai target dan prinsip akuntabilitas. Program tiga juta rumah ini merupakan salah satu prioritas nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar papan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga pengawasan ketat menjadi sangat esensial untuk mencegah penyimpangan dan memastikan efisiensi anggaran.

Melalui kegiatan pengawasan dan uji petik ini, Pemprov Sumsel, dengan dukungan Itjen Kemendagri, berupaya keras untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harapannya, seluruh program pembangunan dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Meningkatkan Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Kegiatan seperti exit meeting ini menjadi pilar penting dalam sistem pengawasan internal pemerintah. Dengan adanya evaluasi berkala terhadap temuan dan rekomendasi, potensi celah atau kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diidentifikasi dan segera diperbaiki. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas publik dan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kehadiran pengawas dari pusat seperti Itjen Kemendagri juga menjadi indikator bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap implementasi kebijakan dan program pembangunan di daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme pengawasan seperti ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi. ***