Sesuai Harapan Fraksi, DPRD Sumsel Terima Jawaban Gubernur dari Wagub Cik Ujang untuk Lanjutan Pembahasan 3 Ranperda

PALEMBANG, NUSALY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akhirnya menerima jawaban resmi dari Pemerintah Provinsi Sumsel, yang diwakili oleh Wakil Gubernur H. Cik Ujang, atas pandangan umum fraksi-fraksi. Jawaban ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Sumsel, Senin (14/7/2025), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, S.E., di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel.

Agenda rapat kali ini fokus pada respons Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumsel yang sedang dibahas.

Dalam jawabannya, Wakil Gubernur H. Cik Ujang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel sependapat dengan pernyataan Fraksi Golkar terkait implementasi Perda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar berlaku secara efektif.

“Sejalan dengan pandangan Fraksi Golkar, alokasi anggaran akan diprioritaskan dalam pembiayaan APBD dan RPJMD serta segera ditindaklanjuti. Penyusunan indikator terkait akan disusun dengan mempedomani peraturan Undang-Undang terkait,” ungkap Cik Ujang, menunjukkan komitmen Pemprov terhadap isu tersebut.

Wakil Gubernur Cik Ujang juga menyatakan bahwa dari delapan pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, Pemerintah Provinsi telah berusaha memberikan jawaban sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya. “Apabila terdapat kekurangan, kiranya dapat dibahas dengan dinas terkait pada rapat Panitia Khusus berikutnya,” tambahnya, membuka ruang diskusi lebih lanjut.

Di akhir rapat, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie memberikan kesempatan kepada seluruh anggota DPRD Sumsel untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Wakil Gubernur. Anggota DPRD Sumsel, yang diwakili oleh fraksi-fraksi, secara kolektif menyatakan bahwa jawaban yang diberikan sudah sesuai dengan harapan mereka.

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan agenda penting yaitu pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari berbagai fraksi. Pansus ini akan bertugas untuk membahas lebih lanjut ketiga Ranperda tersebut secara mendalam, memastikan setiap aspek telah dipertimbangkan dengan matang sebelum disahkan.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan Fitriana, S.Sos., M.M., Kadishub Sumsel Arinarsyah JS, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya, menunjukkan koordinasi lintas sektor dalam proses legislasi. ***