PALEMBANG, NUSALY – Upaya kolektif pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) terus diperkuat menjelang puncak musim kemarau pada Agustus mendatang. Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang digelar di Griya Agung, Palembang, pada Selasa (29/7/2025). Pertemuan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama seluruh pihak dalam menanggulangi bencana tahunan tersebut.
Dalam sambutannya, Wagub Cik Ujang menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah terlibat aktif, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia juga secara khusus mendorong seluruh elemen di Sumsel, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta, untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam setiap langkah pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
“BPBD juga saya minta memastikan kesiapan seluruh peralatan yang telah didukung oleh BNPB, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi pengendalian Karhutla di seluruh wilayah,” ujar Cik Ujang, menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Dukungan Penuh BNPB dan Kementerian LHK: Dari Darat hingga Udara
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, dalam arahannya, menjelaskan bahwa secara siklus, kebakaran hutan biasanya terjadi setiap empat tahun sekali, mengindikasikan bahwa jumlah hotspot di Sumsel seharusnya tidak terlalu tinggi tahun ini. Meski sempat berfluktuasi dalam sepekan terakhir, tren hotspot di Sumsel cenderung menunjukkan penurunan, menandakan keberhasilan upaya pencegahan awal.
BNPB menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh upaya pengendalian Karhutla di Sumsel. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, antara lain: penyediaan Satgas Darat, pembentukan Satgas TNI (Kodim) bila terjadi eskalasi kebakaran, dukungan alat dan perlengkapan pemadaman untuk Satgas Darat Sumsel yang dikoordinasikan melalui Kalaksa BPBD, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan 1 unit pesawat siaga untuk mendukung upaya hujan buatan. Selain itu, BNPB juga menyediakan Patroli Udara yang terdiri dari 2 helikopter patroli dan 3 helikopter water bombing untuk respons cepat.
Senada dengan itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol, turut mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumsel bersama BNPB dan BPBD dalam mengendalikan Karhutla. Sebagai bukti efektivitas sinergi, ia menyebutkan bahwa dalam kunjungan lapangan hari ini, hanya ditemukan satu titik api yang langsung berhasil dipadamkan dengan metode water bombing. “Ini membuktikan sinergi lintas sektor berjalan baik. Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel, BNPB, BPBD, serta unsur Polhukam yang terlibat,” ujar Menteri Hanif.
Komitmen Penegakan Hukum dan Target NDC 3.0
Menteri Hanif juga menambahkan bahwa Indonesia sedang dalam proses penyusunan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) 3.0 yang akan disampaikan pada September 2025 sebagai bagian dari komitmen global dalam mitigasi perubahan iklim. Dalam konteks ini, Kementerian Lingkungan Hidup didorong untuk memperkuat penegakan hukum melalui pengenaan denda dan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran lingkungan yang menyebabkan Karhutla.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi lainnya, termasuk Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Sekda Sumsel Edward Candra, Kalaksa BPBD Sumsel Iqbal Alisyahbana, Kadis Kehutanan Sumsel Koimuddin, dan Kadis LH Sumsel Herdi Apriansyah. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan bahwa pengendalian Karhutla adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi kuat dari hulu ke hilir. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
