Toha Tohet Mobilisasi Armada Darat dan Laut guna Jemput Mahasiswa Muba

Kebijakan Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet memfasilitasi mudik gratis bagi ratusan mahasiswa di perantauan menjadi jawaban atas fenomena musiman lonjakan harga transportasi. Integrasi bus lintas provinsi dan kapal cepat di jalur perairan merupakan strategi taktis untuk menjamin hak warga pelosok merayakan Idul Fitri di kampung halaman.

SEKAYU, NUSALY – Kerinduan kolektif para mahasiswa asal Musi Banyuasin yang tersebar di berbagai kota besar di Pulau Jawa kini menemukan saluran kepastian. Di tengah tekanan ekonomi dan volatilitas harga tiket transportasi umum yang kerap mencekik kantong pelajar menjelang lebaran, Pemerintah Kabupaten Muba mengambil langkah intervensi yang cukup masif. Program penjemputan massal yang terintegrasi kembali digulirkan sebagai jaring pengaman sosial bagi para putra daerah di perantauan.

Keputusan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi yang bersifat seremonial. Secara substansial, langkah tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas mobilitas warga serta meringankan beban finansial rumah tangga di tingkat pedesaan. Tahun ini, mobilisasi armada dilakukan secara komprehensif melalui pengerahan tujuh unit bus antarkota serta dua unit kapal cepat guna menjangkau kantong-kantong pemudik dari Yogyakarta, Bandung, hingga Jakarta.

Dinas Perhubungan Muba telah memetakan koordinat keberangkatan secara presisi. Poros pertama difokuskan untuk melayani rute panjang Yogyakarta–Lampung–Sekayu. Sebanyak empat unit bus dijadwalkan bertolak pada pukul 07.30 WIB dengan daya tampung mencapai 166 penumpang. Perjalanan lintas Sumatera yang memakan waktu belasan jam ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat mayoritas penumpang adalah pelajar yang tengah menunaikan ibadah puasa.

Hanya berselang beberapa jam, poros kedua yang mencakup titik jemput Bandung dan Jakarta akan diberangkatkan pada pukul 12.00 WIB. Tiga unit bus tambahan telah disiagakan untuk mengangkut 117 perantau menuju Bumi Serasan Sekate. Secara akumulatif, jalur darat akan memfasilitasi sedikitnya 283 jiwa yang mayoritas merupakan mahasiswa aktif berstatus pemegang kartu tanda penduduk Musi Banyuasin.

Dimensi Kemanusiaan

Menempuh perjalanan ribuan kilometer di tengah bulan suci menuntut standar pelayanan yang lebih dari sekadar urusan logistik transportasi. Pemerintah daerah menyadari bahwa kelelahan fisik di jalan raya dapat menggerus kekhusyukan ibadah para mahasiswa. Oleh sebab itu, aspek pelayanan humanis diletakkan sebagai pilar utama dalam operasional mudik kali ini.

Kepala Dinas Perhubungan Muba, M Hatta SE MM, memberikan jaminan bahwa kenyamanan penumpang menjadi parameter keberhasilan program. Seluruh pemudik akan difasilitasi paket menu sahur dan buka puasa secara cuma-cuma selama dalam perjalanan. Langkah ini dipandang sebagai upaya taktis agar para mahasiswa tidak perlu lagi mengkhawatirkan ketersediaan asupan nutrisi saat melintasi jalur mudik yang biasanya mengalami kemacetan di beberapa titik krusial.

“Kami sangat memahami beban psikologis dan fisik para mahasiswa yang sedang berpuasa. Fasilitas sahur dan berbuka gratis ini adalah bentuk perhatian agar mereka tetap bugar dan bisa berkumpul dengan keluarga dalam kondisi kesehatan yang prima,” ungkap Hatta. Efisiensi biaya tiket dan konsumsi ini secara otomatis memberikan ruang napas finansial bagi para pelajar untuk mengalokasikan anggaran mereka pada kebutuhan akademik yang lebih mendesak.

Keadilan Akses

Satu hal yang membedakan program mudik Pemkab Muba tahun ini dengan daerah lain adalah sensitivitas terhadap realitas geografis. Musi Banyuasin merupakan wilayah dengan karakteristik unik yang didominasi oleh aliran sungai besar dan kawasan perairan luas. Wilayah seperti Kecamatan Lalan selama ini sering kali terpinggirkan dari skema mudik gratis darat karena hambatan aksesibilitas yang sangat berat.

Selama bertahun-tahun, pemudik menuju Lalan harus menempuh jalur darat yang memutar jauh melintasi batas provinsi atau merogoh kocek lebih dalam untuk transportasi air komersial. Guna memutus ketimpangan tersebut, Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet SH menginstruksikan penyediaan dua unit kapal cepat (speed boat) dengan kapasitas total 80 penumpang khusus untuk jalur perairan.

Rombongan jalur air ini dijadwalkan bertolak dari Asrama Haji Palembang menuju Dermaga PU di Lalan pada Senin mendatang pukul 12.00 WIB. Penggunaan armada kapal cepat dipandang sebagai solusi paling rasional untuk memangkas waktu tempuh bagi para mahasiswa yang berdomisili di pelosok perairan. Keberanian mengalokasikan sumber daya pada jalur air ini mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap prinsip keadilan akses bagi seluruh warga, tanpa memandang letak geografis tempat tinggal mereka.

Marwah Pemimpin

Bagi Bupati Toha Tohet, memfasilitasi kepulangan mahasiswa adalah bagian dari menjaga marwah kepemimpinan yang melayani. Ia memandang bahwa mahasiswa bukan sekadar objek bantuan, melainkan aset intelektual masa depan Muba yang harus dijaga keterikatan emosionalnya dengan tanah kelahiran. Program ini sekaligus menjadi instrumen untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama bagi perantau yang sering kali nekat mudik menggunakan sepeda motor akibat keterbatasan biaya.

Selain dimensi perlindungan keselamatan, kebijakan ini juga memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat di tingkat desa. Uang yang berhasil dihemat oleh ratusan pemudik ini nantinya akan berputar di ekonomi lokal saat mereka merayakan Idul Fitri di kampung masing-masing.

“Amanah kami adalah memastikan tidak ada warga yang gagal merayakan hari kemenangan bersama keluarga hanya karena persoalan biaya transportasi. Kami ingin memastikan mereka pulang dengan aman. Ini adalah investasi sosial untuk masa depan Muba yang lebih solid,” tutur Toha Tohet.

Saat ini, koordinasi lintas sektoral terus dimatangkan guna menjamin seluruh armada berada dalam kondisi laik jalan dan laik laut. Melalui sinergi jalur darat dan perairan, kepulangan para patriot pendidikan Musi Banyuasin tahun 2026 ini diharapkan menjadi preseden penting dalam pengelolaan jaring pengaman sosial di tingkat daerah, di mana ketajaman analisis kebutuhan rakyat bertemu dengan ketulusan eksekusi pelayanan publik. (*/dhi)