Kilas Daerah

Transisi Darurat Muara Enim, Plt Bupati Diminta Fokus Lapangan dan Kawal Proyek Raksasa

Transisi Darurat Muara Enim, Plt Bupati Diminta Fokus Lapangan dan Kawal Proyek Raksasa
Sumarni resmi jabat Plt Bupati Muara Enim pasca-OTT Edison. Gubernur Sumsel kunci pergerakan dinas luar daerah demi kawal proyek strategis. Dok. BHP Pemprov Sumsel

Gubernur Sumatera Selatan resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Sumarni dengan instruksi ketat untuk memulihkan psikologi publik serta mengamankan proyek strategis nasional dari keterlambatan.

PALEMBANG, NUSALY – Roda pemerintahan di Kabupaten Muara Enim memasuki fase transisi krusial menyusul badai hukum yang menyeret Bupati Edison ke dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Guna mencegah terjadinya kelumpuhan birokrasi dan menjaga stabilitas psikologis masyarakat, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi menyerahkan surat penunjukan Wakil Bupati Sumarni sebagai Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim, Rabu (10/6/2026).

Langkah kilat ini diambil sebagai pemenuhan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa jalannya pelayanan publik tidak boleh tersandera oleh persoalan hukum individu pimpinan daerah.

Kendati Gubernur menegaskan bahwa kasus yang menimpa Edison merupakan tanggung jawab personal dan bukan bentuk kegagalan institusi, dampak berantainya disinyalir berpotensi mengguncang ritme pembangunan jika tidak diantisipasi dengan konsolidasi taktis.

Dalam arahannya, Herman Deru memberikan instruksi yang cukup rigid dan tidak biasa kepada Sumarni.

Plt Bupati diminta untuk membatasi agenda perjalanan dinas ke luar daerah yang tidak mendesak, mengalihkan tugas representatif kepada jajaran delegasi di bawahnya, dan memfokuskan seluruh jam kerjanya untuk berada langsung di tengah masyarakat serta lokasi-lokasi proyek di lapangan.

Mengamankan interkoneksi logistik dan target 2027

Fokus utama yang ditekankan dalam masa kepemimpinan darurat ini adalah jaminan keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta agenda pembangunan infrastruktur yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Salah satu koridor pembangunan yang paling dipertaruhkan adalah megaproyek pembangunan empat jembatan layang (flyover) di wilayah Muara Enim.

Infrastruktur penyeberangan ini memiliki nilai vital yang sangat tinggi karena dirancang untuk mengurai titik sumbat lalu lintas logistik pada perlintasan sebidang antara jalan raya utama dan jalur kereta api pengangkut komoditas energi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target mati bahwa seluruh struktur pembantu konektivitas ini sudah harus beroperasi penuh dan dapat digunakan oleh masyarakat pada awal tahun 2027.

“Tidak ada alasan apa pun pembangunan ini harus terhenti atau tertunda. Saat ini tongkat kepemimpinan dalam amanat konstitusi ada di tangan wakil bupati. Tugas Ibu Marni adalah banyak-banyak di lapangan, tidak usah terlalu sering meninggalkan daerah. Fokus saja ke daerah agar target penggunaan infrastruktur di awal 2027 tetap tercapai,” ujar Herman Deru menegaskan urgensi pengawasan lapangan.

Mitigasi keretakan birokrasi daerah

Di sisi lain, posisi Sumarni dipastikan tidak akan mudah mengingat dirinya harus menggerakkan mesin birokrasi yang baru saja terguncang oleh operasi tangkap tangan.

Sebagai figur yang maju dalam satu paket berpasangan bersama Edison pada pilkada lalu, Sumarni memikul beban politik untuk tetap menjaga keutuhan visi-misi awal sembari melakukan pembersihan internal pada dinas-dinas yang rawan terhadap praktik penyelewengan anggaran.

Merespons instruksi gubernur, Sumarni bergerak cepat dengan menjadwalkan rapat konsolidasi menyeluruh yang melibatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran camat di tingkat tapak.

Langkah inventarisasi program kerja Tahun Anggaran 2026 menjadi agenda mendesak yang diselesaikan pada hari pertama kerja guna memastikan seluruh struktur birokrasi tidak terpecah dan tetap fokus pada fungsi pelayanan publik.

Kesuksesan transisi di Muara Enim ini akan menjadi indikator penting bagi iklim investasi dan kepastian hukum di Sumatera Selatan.

Kemampuan Sumarni dalam merangkul unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta menjaga ketenangan psikologis warga di bumi Serasan Sekundang di tengah jalannya proses hukum di KPK menjadi ujian kepemimpinan tertinggi dalam karier politiknya. (dhi/tia)

NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang

Exit mobile version