Uji Capaian Toha Tohet, DPRD Muba Bedah “Rapor” Pembangunan 2025

Rapat Paripurna LKPJ Bupati Muba Toha Tohet Tahun Anggaran 2025 menjadi panggung krusial untuk mengukur efektivitas kebijakan daerah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif di Bumi Serasan Sekate kini difokuskan pada penguatan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan melalui evaluasi yang transparan.

SEKAYU, NUSALY – Senin (30/3/2026) pagi, atmosfer di Ruang Rapat Paripurna DPRD Musi Banyuasin (Muba) terasa berbeda. Bukan sekadar agenda kumpul-kumpul rutin pasca-Lebaran, melainkan sebuah pertaruhan akuntabilitas publik yang sedang digelar di atas meja legislatif.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muba Tahun Anggaran 2025 menjadi dokumen “panas” yang akan membedah sejauh mana janji-janji pembangunan telah mendarat di tengah masyarakat, bukan sekadar menjadi deretan angka cantik di atas kertas laporan dinas.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay, bersama jajaran wakil ketua, menjadi saksi kehadiran gerbong penuh pemerintahan.

Bupati H. M. Toha Tohet, S.H., hadir berdampingan dengan Wakil Bupati Abrur Rohman Husen serta jajaran elit birokrasi, mulai dari Sekda hingga kepala dinas.

Di balik jabat tangan yang erat, mekanisme pengawasan sedang bekerja dengan sangat ketat. DPRD Muba sedang menunaikan mandatnya: membedah “rapor” kerja pemerintah daerah selama satu tahun penuh masa anggaran 2025.

Instrumen Pengawasan Legislatif

Afitni Junaidi Gumay menegaskan bahwa paripurna ini bukan sekadar ritual administratif. Melalui Panitia Khusus (Pansus), setiap program yang diklaim sukses oleh pemerintah daerah akan “dikuliti” satu per satu.

Fokus dewan kali ini tidak lagi hanya soal penyerapan anggaran yang biasanya dikebut di penghujung tahun, melainkan dampak nyata (outcome) yang bisa dirasakan langsung oleh petani di pelosok Tungkal Jaya hingga pedagang kecil di pasar Sekayu.

“Kami melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kami akan memberikan rekomendasi tajam untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Harapan kami, Pemda menjalankan rekomendasi ini dengan serius, bukan sekadar formalitas,” ujar Afitni.

Pesan ini merupakan sinyal keras bagi birokrasi agar setiap rekomendasi legislatif dijadikan navigasi utama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang mungkin masih compang-camping di tahun sebelumnya.

Laporan Pansus nantinya akan menjadi cermin bagi Pemerintah Kabupaten Muba. Data-data lapangan yang dihimpun anggota dewan akan diadu dengan klaim keberhasilan OPD.

Tujuannya jelas, agar APBD Muba yang notabene adalah uang rakyat, benar-benar memberikan dampak gizi bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan di Bumi Serasan Sekate.

Komitmen Pembangunan Toha Tohet

Di sisi lain, Bupati Toha Tohet memosisikan LKPJ 2025 sebagai bukti autentik kerja keras jajarannya. Di tengah tekanan fiskal dan dinamika ekonomi global, Pemkab Muba mengklaim tetap tegak lurus pada prioritas fundamental: infrastruktur jalan, kualitas pendidikan, dan akses kesehatan. Toha meyakini bahwa transparansi adalah satu-satunya cara untuk merawat kepercayaan publik.

Sepanjang 2025, pembangunan jalan poros desa dan peningkatan fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas menjadi prioritas yang terus dipacu.

“LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini adalah potret kerja kolektif. Kami telah berupaya maksimal meningkatkan infrastruktur, kualitas pendidikan, hingga memutar roda ekonomi masyarakat. Kami ingin laporan ini menjadi pijakan kita untuk bekerja lebih keras lagi ke depan,” ungkap Toha Tohet dengan nada optimis.

Bagi Toha, kritik dari parlemen adalah “jamu” bagi birokrasi. Ia menyadari sepenuhnya bahwa tanpa pengawasan yang cerewet dari gedung rakyat, mesin pemerintahan bisa terjebak dalam zona nyaman rutinitas. Oleh karena itu, kehadiran seluruh jajaran Sekretaris Daerah hingga para Asisten Setda dalam paripurna ini menjadi simbol kepatuhan eksekutif terhadap kontrol wakil rakyat.

Sinergi untuk Masa Depan Muba

Pola komunikasi yang harmonis namun tetap kritis antara Bupati Toha Tohet dan DPRD Muba menjadi modal sosial yang tak ternilai harganya. Di tengah riuh rendah politik lokal, sinergi ini memastikan anggaran daerah tetap sasaran.

Rekomendasi yang akan lahir dari rahim Pansus DPRD nantinya bukan sekadar catatan birokrasi, melainkan panduan strategis bagi pemerintah untuk mempertajam program kerja di sisa masa jabatan.

Melalui forum paripurna ini, Muba sedang memamerkan standar baru dalam transparansi daerah. Akuntabilitas tidak lagi menjadi beban, melainkan kebutuhan. Dengan pengawasan ketat dari gedung parlemen di Sekayu, pembangunan Muba diharapkan tidak hanya tumbuh subur dalam laporan statistik BPS, tetapi juga mekar secara inklusif di setiap lapisan sosial.

Ke depan, tantangan Muba tidak akan semakin ringan, terutama dalam menjaga kemandirian ekonomi daerah. Namun, dengan mekanisme checks and balances yang sehat antara Toha Tohet dan DPRD, masyarakat bisa sedikit bernapas lega bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas daerah sedang diawasi oleh mata yang tajam demi masa depan Musi Banyuasin yang lebih sejahtera dan bermartabat. (*/dhi)