PGK OKI: Integritas Birokrasi Menjadi Kunci Pelayanan Publik pada 2026

KAYUAGUNG, NUSALY — Langkah kaki sejumlah aktivis muda yang melintasi teras sekretariat di Kayuagung pada penghujung tahun ini membawa pesan yang lebih berat dari sekadar pertemuan rutin. Di balik tradisi yasinan yang khidmat, tersimpan kegelisahan kolektif mengenai wajah pelayanan publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Konsolidasi yang diinisiasi oleh DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) OKI bersama lintas organisasi ini menandai babak baru pengawasan sipil terhadap kinerja birokrasi sepanjang tahun 2026.

Upaya ini muncul sebagai respons atas evaluasi mendalam terhadap jalannya pemerintahan selama tahun 2025. Aliansi ini menilai, pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari angka-angka pertumbuhan di atas kertas, melainkan harus menyentuh kualitas hidup masyarakat yang seringkali masih terhambat oleh sekat-sekat informasi dan birokrasi yang kaku.

Refleksi di balik doa bersama

Bagi PGK OKI, memilih mengawali forum evaluasi dengan doa bersama merupakan simbol bahwa perjuangan mengawal pemerintahan adalah bagian dari amanah moral. Namun, setelah doa dipanjatkan, diskusi berubah menjadi ruang bedah kebijakan yang tajam.

Kehadiran pimpinan dari Pemuda Muhammadiyah, HMI, PMII, hingga aktivis akademis Universitas Islam OKI (Uniski) menunjukkan bahwa keresahan ini bersifat lintas sektoral.

Ketua DPD PGK OKI Rivaldy Setiawan menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum pembuktian bagi instansi daerah.

“Forum ini kami niatkan sebagai ruang refleksi bersama. Apa yang sudah berjalan baik perlu diapresiasi, namun hambatan yang ada harus dibuka secara terbuka agar menjadi bahan perbaikan,” ujarnya, Rabu (31/12/2025).

Sinergi pengawasan lintas bendera

Kekuatan gerakan ini terletak pada menyatunya berbagai warna organisasi kepemudaan dalam satu frekuensi.

Ketua Pemuda Muhammadiyah OKI, Debi Herwanto, S.Pd, memberikan tekanan pada aspek kebermanfaatan nyata dari setiap rupiah anggaran daerah. Ia memandang keterbukaan birokrasi terhadap kritik adalah kunci dari kemajuan daerah.

“Kita berharap setiap dinas semakin terbuka terhadap masukan masyarakat. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai bentuk kepedulian agar pelayanan publik semakin baik dan merata,” tegas Debi.

Senada dengan itu, Ketua Umum HMI Cabang Bende Seguguk OKI, M. Tegar, menempatkan posisi mahasiswa sebagai kontrol publik. Bagi Tegar, kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan suara generasi muda berisiko tidak relevan dengan kebutuhan lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat turut menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pelayanan publik,” katanya.

Persoalan transparansi juga menjadi catatan bagi Ketua Komisariat PMII Uniski, Acan Pratama. Ia menggarisbawahi bahwa kesalahpahaman antara publik dan pemerintah seringkali dipicu oleh minimnya akses informasi yang jujur.

“Transparansi menjadi kunci agar tidak terjadi distorsi informasi antara masyarakat dan pelaksana layanan,” jelas Acan.

Audit program dan kapasitas aparatur

Di sisi lain, analisis teknis datang dari kalangan akademisi kampus. Ferdi Pratama, Ketua HMPS Bahasa Indonesia Uniski, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Ia mencemaskan fenomena serapan anggaran yang tinggi namun minim dampak sosial.

“Evaluasi rutin perlu dilakukan agar setiap program benar-benar berdampak dan tidak sekadar formalitas administratif,” ungkap Ferdi.

Masalah ini berkelindan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di birokrasi. Ketua HMPS Bahasa Inggris Uniski, Ibrahim, menyoroti bahwa birokrasi yang lamban seringkali berakar dari etos kerja yang tidak adaptif.

“Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci agar pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang kian dinamis,” kata Ibrahim.

Komitmen pengawasan jangka panjang

Sebagai representasi aktivis, Yadi Hendri Supriyadi menutup narasi pertemuan tersebut dengan peringatan agar gerakan ini tidak menjadi seremonial belaka. Ia menginginkan adanya kesinambungan dialog yang memaksa pemerintah daerah untuk terus berada dalam radar pemantauan publik.

“Kami berharap forum ini menjadi bagian dari proses pengawasan sosial yang berkelanjutan terhadap kinerja dinas dan arah pemerintahan ke depan,” tegas Yadi.

Kesepakatan ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Kabupaten OKI bahwa akuntabilitas bukan lagi sebuah imbauan, melainkan tuntutan yang akan terus dikawal oleh aliansi sipil sepanjang tahun 2026. Harapan akan lahirnya tata kelola pemerintahan yang beradab kini berada di pundak kolaborasi kepemudaan ini.

(dhi)