Paradoks Anggaran OKI Kian Menganga: Pimpinan DPRD Bungkam, Anggota Saling Lempar Fakta Soal Mobil Dinas Rp5,1 Miliar

KAYUAGUNG, NUSALY – Isu “paradoks anggaran” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang sebelumnya mencuat – terkait kontras antara kebijakan Bupati Muchendi Mahzareki menunda pembelian mobil dinasnya demi efisiensi dan pengajuan DPRD OKI sebesar Rp5,1 miliar untuk kendaraan baru pimpinannya – kini memasuki babak baru. Setelah upaya konfirmasi ke pimpinan dewan berujung pada keheningan, dua anggota DPRD OKI akhirnya angkat bicara, namun dengan pernyataan yang justru kian mempertegas kebingungan dan pengalihan tanggung jawab.

Sebelumnya, fakta pengajuan anggaran fantastis untuk mobil dinas pimpinan DPRD di APBD 2025, yang terungkap dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, telah memicu pertanyaan besar di tengah defisit daerah. Upaya menggali penjelasan langsung dari Ketua dan Sekretaris DPRD OKI melalui pesan WhatsApp tidak membuahkan hasil; keduanya memilih untuk bungkam.

Pengakuan “Layak” vs. “Usulan Kesepakatan” yang Ambigu

Perkembangan terbaru datang dari Anggota DPRD Kabupaten OKI dari Partai Gerindra, Mustamar. Ia memberikan pengakuan krusial: mobil dinas yang saat ini digunakan di lingkungan dewan masih sangat layak pakai. Pernyataan ini secara langsung membenturkan urgensi pengadaan unit baru senilai miliaran rupiah.

Namun, terkait adanya penganggaran tersebut, Mustamar memilih meredamnya dengan kalimat, “Namanya juga usulan belum tentu dikabulkan,” seperti dikutip dari STARINTI.COM, Selasa (24/6/2025). Sebuah respons yang terkesan meremehkan angka yang sudah masuk dalam perencanaan resmi.

Ia menambahkan, pengajuan anggaran mobil dinas itu merupakan kesepakatan pimpinan dan anggota. Klaim ini menyiratkan keputusan kolektif, namun tanpa penjelasan detail mengenai dasar atau urgensi di balik kesepakatan tersebut, terutama jika kendaraan yang ada masih layak.

“Tidak Tahu Sama Sekali”: Indikasi Fragmentasi Internal atau Pengalihan Tanggung Jawab?

Kontradiksi yang lebih dalam muncul dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ayu Monaria, anggota DPRD OKI lainnya. Ia secara mengejutkan enggan berkomentar terkait rencana pengadaan mobil dinas tersebut. Ayu bahkan mengarahkan pertanyaan kembali kepada pihak pimpinan.

“Lebih baik tanyakan langsung dengan pimpinan. Karena pengadaan tersebut untuk unsur pimpinan saja. Anggota tidak ada,” jelas Ayu, juga dikutip dari STARINTI.COM. Yang lebih mencengangkan, ia mengklaim bahwa pihaknya justru tidak tahu sama sekali terkait bakal adanya anggaran mobil dinas ini.

Pernyataan Ayu Monaria ini menghadirkan pertanyaan serius: jika pengajuan Rp5,1 miliar adalah “kesepakatan pimpinan dan anggota” seperti yang Mustamar klaim, mengapa ada anggota dewan yang mengaku tidak tahu menahu tentang anggaran yang cukup besar ini? Apakah ini mencerminkan fragmentasi informasi di internal legislatif, atau justru sebuah upaya untuk mengelak dari tanggung jawab atas keputusan anggaran yang sensitif di mata publik? Transparansi proses pengambilan keputusan anggaran di DPRD OKI kini menjadi sorotan tajam.

Prioritas Anggaran di Tengah Defisit: Bola Panas Masih Bergulir

Sikap bungkam pimpinan, pengakuan kelayakan mobil dinas yang kontras dengan usulan anggaran, serta “ketidaktahuan” sebagian anggota, melukiskan gambaran yang suram tentang komitmen DPRD OKI terhadap efisiensi dan transparansi. Pernyataan Bupati Muchendi yang tegas menunda pengadaan mobil dinas pribadinya sendiri – dengan alasan “yang diefisiensi bukan untuk rakyat tapi jatah kita seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan mobil dinas” – semakin relevan di tengah simpang siur informasi dari legislatif ini.

Jika wakil rakyat sendiri tak mampu memberikan penjelasan yang koheren dan transparan mengenai prioritas anggaran sebesar itu di tengah defisit daerah, lantas bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan penuh? Bola panas kini bukan hanya ada di tangan pimpinan, melainkan tersebar ke seluruh korps legislatif.

Akankah DPRD OKI akhirnya bersuara, memberikan klarifikasi komprehensif yang mencerahkan publik, atau membiarkan “paradoks” ini terus jadi pertanyaan besar tanpa jawaban yang jelas dan bertanggung jawab, mencoreng citra sebagai wakil rakyat? (dhi/den)